Ketik disini

Headline Metropolis

Provinsi Pengelola Kepegawaian Terbaik Nasional, NTB Raih BKN Award 2017

Bagikan

MATARAM-NTB kembali mengukir prestasi nasional. Yang terbaru NTB meraih BKN Award 2017. NTB merupakan provinsi terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai Pengelola Kepegawaian. Penghargaan diterima bersama empat provinsi lainnya yakni Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

a�?Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah terhadap Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dengan sangat baik,a�? kata Rosiady yang didampingi Kepala BKD NTB H Fathurrahman melalui pernyataan tertulis pada Lombok Post, kemarin.

Dia menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi NTB untuk terus mengelola kepegawaian dengan mengacu pada semangat Reformasi Birokrasi yang tujuannya menyiapkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Asman Abnur, serta Komisioner KASN.

Pada saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif. Terutama dalam era transformasi digital yang justru seharusnya mempermudah pelayanan.

Hal yang sama juga ditekankan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada seluruh birokrat pusat dan daerah agar setiap ASN harus siap terhadap perubahan. Khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi. Birokrasi sudah harus berlangsung cepat sekaligus akurat. Teknologi membantu ASN untuk mewujudkan itu, sehingga reformasi birokrasi dapat dirasakan hasilnya oleh publik.

Hal senada juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam paparannya bahwa birokrasi harus efektif dan efisien. Juga mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Menpan RB juga mengatakan lahirnya UU ASN menjadi momentum perubahan birokrasi Indonesia.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa lingkup pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. Menurutnya dengan teknologi informasi saat ini, komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi.

“Transformasi digital yang hari ini diusung BKN dalam forum Rakornas Kepegawaian 2017 yang diikuti seluruh lingkup birokrat Indonesia harus membawa manajemen ASN yang efektif dan berkontribusi, karena ASN adalah aset penting negara,” pesannya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informa ka RI Rudiantara juga mengingatkan bahwa teknologi dalam lingkup birokrasi jangan diartikan sebagai ajang membangun sistem aplikasi secara masif oleh masing-masing instansi pemerintah. Sebaliknya, business process dalam sistem birokrasi yang harus mengalami transformasi digital, terangnya. (kus/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags: