Ketik disini

Headline Metropolis

Pemkot Mataram Tidak Tegas, Pedagang Belum Terapkan HET

Bagikan

MATARAM- Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan satu harga nasional untuk komoditi minyak goreng dan gula pasir. Dengan aturan tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng Rp 12.500 perkilogram, sedangkan gula pasir Rp 11.500 perkilogram.

a�?Itu berlaku nasional di seluruh Indonesia, termasuk Mataram,a�? ujar Kadis Perdagangan Kota Mataram L Alwan Basri.

Dengan aturan tersebut, dua komoditas itu, khususnya yang bermerek pabrikan tak bisa lagi dijual dengan harga berbeda-beda. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat mendapat bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Aturan itu berlaku sejak 10 April hingga 10 September mendatang. a�?Setelah 10 September akan dibuatkan lagi patokan harga baru, disesuaikan dengan inflasi, deflasi dan sejumlah variabel,a�? ujarnya.

Sayangnya hingga kini sejumlah swalayan di Mataram belum mengikuti secara penuh aturan itu. Berbagai alasan diutarakan, mulai dari masih menyimpan stok lama, hingga stok baru yang sesuai HET belum datang.

Celakanya, Pemkot Mataram belum memberikan sanksi. Padahal jika mengacu tanggal diterbitkannya aturan, harusnya stok lama ataupun tidak langsung disesuaikan harganya.

a�?Itu kesepakatan antara mereka, kita tak bisa intervensi jauh,a�? kilah Alwan. Dia seolah ingin mengatakan aturan HET tersebut tak mengikat dan bisa diacuhkan. Terbukti dengan banyaknya temuan, pemerintah tak kunjung melakukan penertiban

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) NTB H Saleh menegaskan pelanggaran HET itu jelas salah dan harus ditindak. Dia mengingatkan para pengusaha outlet pasar modern di Mataram untuk taat dan patuh pada aturan. Apapun alasannya, HET wajib ditaati. Tak mengikuti aturan lanjutnya jelas sebuah bentuk penyelewengan terhadap kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan sebagai aturan.

a�?Alasan stok lama tetap tak bisa dibenarkan,a�? ucapnya.

Dia meminta Pemkot Mataram bertindak tegas dan tak lepas tangan seperti saat ini. Ia juga meminta Pemprov NTB ikut turun tangan membantu pengawasan dan penindakan bila diperlukan. Melalui pengawas barang dan jasa, laporan bisa saja dibuat. Dia meyakini hal tersebut masuk ranah penyimpangan.

a�?Ini sangat merugikan konsumen,a�? tegasnya.

Seharusnya pengusaha sudah memprediksi hal itu. Pemerintah lanjutnya juga pasti sudah melakukan sosialisasi jauh hari, sehingga harusnya pengusaha besar seperti outlet modern mengetahuinya.

a�?Kalaupun benar masih stok lama, tetap harus ikuti aturan terbaru,a�? imbuhnya.

Lebih lanjut Saleh mengingatkan dengan mengikuti ketentuan HET itu, pengusaha tetap mendapat untung. Tak ada alasan karena mengikuti HET pengusaha merugi. Dia mengatakan HET diadakan sebagai penyeimbang untuk mencapai titik tengah antara kebutuhan konsumen dan pengusaha.

a�?Kalau melanggar dan bisa dibawa ke ranah pidana, pidanakan saja,a�? tegasnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah selama ini yang dianggap jarang melakukan pengawasan. Seharusnya pengawasan tak dilakukan sebagai sebuah formalitas yang hanya dilakukan sesekali saja. Pengawasan menyeluruh menurutnya harus dilakukan setiap saat sepanjang waktu. (yuk/r3)

Komentar

Komentar

Tags: