Ketik disini

Tanjung

Tersangka Pungli Senaru Dilimpahkan ke Kejaksaan

Bagikan

TANJUNG – Berkas perkara dugaan pungli di pintu masuk objek wisata Sendang Gile sudah lengkap. Selanjutnya penyidik akan melimpahkan tersangka dugaan pungli yang juga oknum PNS di Disbudpar Lombok Utara RM (inisial, Red) ke lejaksaan. ”Sudah P21, Senin (hari ini, Red) kita limpahkan,” ujar Kasatreskrim Polres Lombok Utara AKP Kadek Metria, Sabtu (13/5) lalu.

Ditambahkan, setelah P21 dan dilimpahkannya tersangka, maka tugas polisi untuk kasus ini sudah tuntas. Selanjutnya, tinggal ditindaklanjuti aparat penegak hukum lainnya.

Sementara saat ditanya terkait laporan dugaan penyelewengan anggaran di Desa Sesait, Kadek mengungkapkan, memang sudah ada pengaduan yang masuk ke Polres Lombok Utara. Bentuk laporan yang disampaikan itu saat ini masih bersifat pengaduan. Sehingga tim penyidik masih menindaklanjuti dengan mengklarifikasi keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa. ”Masih pengaduan sehingga kami belum melakukan tahapan penyelidikan harus klarifikasi dulu,” ujarnya.

Dijelaskan, tujuan klarifikasi ini sendiri agar mengetahui kejelasannya sesuai dugaan yang dilemparkan masyarakat setempat terhadap kepala desanya. Jika nanti di dalam klarifikasi ditemukan ada indikasi, maka tentu pihaknya akan menyelidikinya lebih lanjut.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sesait (AMPDS) beberapa waktu lalu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Desa Sesait ini. Aksi ini dilatar belakangi sikap kades yang dinilai tidak terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran di desa. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya tindak pidana korupsi.

Bahkan AMPDS menemukan adanya kejanggalan dalam penganggaran seperti insentif pelayan masyarakat sebesar Rp 99 juta lebih yang tidak jelas diberikan kepada siapa.

Selanjutnya, dukungan pembinaan kerukunan umat beragama sebesar Rp 91 juta lebih. Tetapi kegiatan pembinaan seperti apa yang dimaksud belum jelas. Perbaikan kantor desa juga menuai sorotan. Anggaran yang dihabiskan yakni sebesar Rp 99 juta lebih dinilai terlalu besar. Kemudian, pelatihan kerajinan tangan lidi yang membutuhkan anggaran Rp 35 juta. Menurut AMPDS ada mark up dalam anggaran tersebut. Termasuk tambahan modal bagi BUMDes sebesar Rp 100 juta yang sampai saat ini juga belum dilakukan. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka