Ketik disini

Metropolis

1,8 Juta WNI di Luar Negeri a�?Ilegala�?

Bagikan

MATARAMA�– Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus ilegal di luar negeri cukup banyak. Meski belum ada data pasti, tetapi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperkirakan jumlah mereka mencapai jutaan lebih. a�?Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah WNI ilegal di luar negeri. Estimasi kita sekitar 1,8 juta di seluruh dunia,a�? ungkap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal pada Lombok Post, kemarin (15/5).

Menurut Iqbal, jika pihaknya punya data pasti maka Kemenlu akan tawarkan bantuan. Tapi masalahnya karena tidak sesuai prosedural, pemerintah tidak punya catatan secara pasti, sehingga penanganan pun menjadi sulit.

Khusus di Arab Saudi, jumlah WNI yang tinggal secara tidak prosedural mencapai ratusan ribu. Terbukti, yang ikut program amnesti kemarin saja hampir 10 ribu. Program amnesti ini dimulai dari tanggal 29 Maret selama 90 hari ke depan.

Dijelaskan, program amnesti tersebut ditujukkan bagi semua warga negara asing yang bekerja atau tinggal secara ilegal di Arab Saudi. Berlangsung selama 90 hari sejak 29 Maret. Mereka yang ikut dibebaskan dari denda. Mereka yang ilegal di Saudi setelah 1 Syawal akan ditahan, diberikan denda besar dan akan dilarang masuk Saudi selamanya.

Sementara terkait 220 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tertahan di sebuah penampungan di Sarikah Mahara Alwadi exit 6, Riyadh, Arab Saudi, Iqbal mengatakan, KBRI sudah kirim tim. KBRI meminta data TKI yang mereka datangkan. Tapi tim hanya menemui tiga orang WNI yang juga tidak mau pulang. Temuan itu sudah dilaporkan kepada penegak hukum di Indonesia, agar para sponsor dan perusahaan perekrut diberikan sanksi.

a�?Bila perlu dipidanakan, karena masalahnya ada di hulu,a�? kata Iqbal.

Ia mengungkapkan, seluruh TKI di Mahara itu ilegal dari perspektif pemerintah Indonesia. Karena Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menetapkan penghentian pengiriman TKI pembantu rumah tangga ke Timur Tengah. Mereka selama ini berangkat seolah-olahA� bekerja formal menjadi cleaning service, tetapi di sana bekerja sebagai pembantu.

Masalahnya karena unprosedural, mereka tidak terdata di pemerintah. Tapi nanti kalau sudah ada permasalahan baru pemerintah tahu. a�?Sebagian besar TKI yang kami wawancarai menyadari bahwa mereka melanggar ketentuan pemerintah,a�? katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindaungan TKI (BP3TKI) Mataram Mucharom Asadi mengaku belum mengetahui informasi 220 orang TKI tertahan di Mahara Arab Saudi. Untuk itu, pihaknya perlu berkoordinasi dengan BNP2TKI dan Kemenlu selaku pihak yang berwenang menangani masalah ini.

Terhadap Muliati, BNP2TKI menurutnya sudah membantu proses pemulangan sampai kepada keluarga dan memberikan sejumlah bantuan. Untuk selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan BNP2TKI terkait tanggung jawab perusahaan yang memberangkatkan. Termasuk sanksi apa yang akan diberikan. a�?Untuk proses perawatan sudah kita kordinasi dengan pihak pemda Lobar,a�? katanya. (ili/r7)A�

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka