Ketik disini

Headline Tanjung

Najmul Akhyar : Global Hub Kayangan Harus Untungkan Warga Lombok Utara

Bagikan

TANJUNG-Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menginginkan masyarakat memiliki jaminan. Ini diungkapkan jika rencana pembangunan Global Hub akan diwujudkan. ”Harus ada jaminan dengan adanya Global Hub ini maka tidak ada satupun masyarakat Lombok Utara yang tidak bekerja,” ujarnya, kemarin (15/5).

Kata Najmul, kenapa harus ada jaminan? Ini karena menurut perencanaan pada titik puncak dibutuhkan 300 ribu tenaga kerja. Sedangkan jumlah masyarakat Lombok Utara sekarang hanya 250 ribu orang. ”Kalau masyarakat kita tidak bekerja maka tidak ada untungnya Global Hub ini,” tandasnya.

Selain itu, jaminan lainnya yang diinginkan adalah dalam proses pembebasan lahan tidak ada masyarakat yang dirugikan secara finansial. Dan yang terakhir, dalam pembangunan Global Hub tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan heritage yang ada di masyarakat. ”Ini sudah dijanjikan dan kita akan lihat implementasinya. Perlu juga ada hitam di atas putih terkait jaminan ini,” cetusnya.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan, ada tiga hal yang menjadi catatan pemerintah daerah dalam rangka pembebasan lahan agar masyarakat tidak dirugikan. Yakni apabila lahan masyarakat terpakai, maka lahan tersebut akan dibeli perusahaan atau masyarakat ditawarkan pindah ke rumah yang dibangun perusahaan. ”Masyarakat juga akan  mendapat sampai 10 persen saham,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Global Hub di Lombok Utara sudah menemui titik terang. Karena dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Bandar Kayangan Lombok dimasukkan dalam kawasan andalan nasional.

Dengan terbitnya PP ini maka calon investor akan mendapat kepastian hukum. Sehingga tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Sebab, PP merupakan hirarki kedua setelah undang-undang untuk menjamin legitimasi pengembangan kawasan.

Menurut Presiden Direktur Bandar Kayangan Internasional Son Diamar, setelah PP tersebut keluar diharapkan pemerintah daerah menindaklanjuti dengan menerbitkan perda-perda untuk mendukung pembangunan. ”Calon investor sudah ada jadi ini tidak menghayal lagi,” ujar Son Diamar beberapa waktu lalu.

Untuk tahap awal dana yang dibutuhkan antara Rp 25 triliun hingga Rp 50 triliun. Sedangkan untuk rencana pembangunan kilang minyak membutuhkan anggaran sekitar Rp 130 triliun. Semua kebutuhan anggaran ini akan dibiyai menggunakan dana investasi perusahaan swasta bukan dari APBD atau APBN. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka