Ketik disini

Headline Politika

Politisi Golkar, Gugat TGB ke PTUN

Bagikan

MATARAM-Gubernur NTB Dr A�HM Zainul Majdi akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini karena, orang nomor satu di NTB ini telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) nomor 171.2-439 tahun 2017 terhadap H Istu Arba Abdi Yakti.

 

Istu merupakan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari partai Golkar. Ini berdasarkan SK 171-515 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Lobar masa jabatan 2014-2019. a�?Menyikapi hal ini, selaku kuasa hukum H Istu Arba Abdi Yakti, saya yakni Imam Sofian menggugat Gubernur dua periode tersebut ke PTUN,a�? kata Imam Sofian pada wartawan, kemarin (15/5).

 

Ia menjelaskan, Gubernur NTB atau Tuan Guru Bajang (TGB) diduga secara nyata telah melakukan pelanggaran aturan. Karena saat ini, kasus dan gugatan mengenai PAW H Istu Arba Abdi Yakti sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Dengan agenda jawaban dari pihak para tergugat. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD II maupun DPD I Golkar). Artinya, hingga kini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Dengan demikian, sambungnya, tidak menutup kemungkinan akibat SK dari Gubernur itu akan digugat ke PTUN. a�?Kami selaku kuasa hukum sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Gubernur NTB, tertanggal 6 April 2017, harapan tidak menindaklanjuti penerbitan SK, sampai ada putusan tetap,a�? jelasnya.

 

Diakui, langkah TGB itu, membuat kliennya keberatan serta menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak melakukan peninjauan dan pendalaman sebelum menerbitkan SK. Karena, sebagai kepala daerah juga harus menghormati, menghargai, dan menaati proses hukum yang ada. Mengingat hukum adalah panglima tertinggi di negeri tercinta ini. a�?Semestinya Gubernur memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya malah tidak menaati dan menghormati proses hukum,a�? katanya.

 

Imam juga menyayangkan pihak-pihak yang melakukan proses hingga terbitnya SK PAW atas kliennya. Bahkan, ia akan membawa permasalahan ini ke Kemendagri. Sebab, ia menilai proses keluarnya SK hingga terlaksananya PAW tersebut janggal dan terkesan melabrak aturan. Selain itu melecehkan lembaga dan institusi pengadilan.

 

Menurut keterangan kliennya, permohonan PAW yang dimohonkan bernuansa politik menjelang Pilkada Lombok Barat 2018. Di mana, kliennya dianggap tidak loyal kepada arahan partai terhadap rencana bakal calon yang akan diusung Partai Golkar.

 

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani menegaskan, jika Gubernur NTB mengeluarkan surat atau SK jelas sesuai konsideran dan pertimbangan. Di mana, ada usulan dari partai, bupati, DPRD kabupaten/kota yang ditindaklanjuti karena diatur dalam Undang-undang partai politik. a�?SK itu diterbitkan sesuai mekanisme,a�? ujar Gani.

 

Menyinggung bahwa kuasa hukum H Istu Arba Abdi Yakti akan melayangkan gugatan ke PTUN, Gani mengaku siap melayaninya. Karena apa yang menjadi keputusan sudah sesuai aturan. Sekaligus menekankan tidak ada tekanan dari pihak manapun. a�?Wajar ada yang menggugat karena hak semua warga negara,a�? pungkasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka