Ketik disini

Tanjung

DPRD Lombok Utara Beda Pandangan Terkait Rencana Pemkab Ngutang di SMI

Bagikan

TANJUNG – Rencana Pemkab Lombok Utara untuk meminjam dana pada PT SMI dinilai kurang tepat oleh dewan. Sebelumnya, Pemkab berencana akan menggunakan anggaran pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur. ”Dalam proses meminjam tersebut tentu harus dengan persetujuan DPRD,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (17/5).

Ditambahkan, dalam memberi persetujuan, pihaknya juga harus melihat dulu untuk apa anggaran tersebut. Jika untuk infrastruktur, dewan menilai anggaran daerah yang ada sekarang sudah mencukupi. ”Hitung-hitungan kita kalau APBD dimanfaatkan dengan baik tidak perlu kita minjam,” katanya.

Apalagi jika melihat silpa tahun 2016 sebesar Rp 86 miliar lebih. Maka jika hanya meminjam Rp 100 miliar atau Rp 150 miliar, jumlahnya hanya kurang sedikit dari silpa. Karena pinjaman ini nantinya akan menjadi beban daerah setiap tahunnya maka dewan perlu mempertimbangkan ini. ”Kalau sekarang langkah meminjam itu kurang tepat melihat kondisi sekarang,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ardianto mengungkapkan, daerah sekarang masih mempunyai keuangan yang cukup untuk infrastruktur. Sepanjang pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik. ”Kita tunggu pemkab dulu, dan kami akan pertimbangkan hal ini,” cetusnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi memiliki pandangan lain. Pihaknya menilai peminjaman anggaran dari pihak ketiga tersebut merupakan salah satu solusi mempercepat pembangunan infrastruktur di Lombok Utara.

”Saat ini masih banyak infrastruktur yang belum dibenahi. Saya pikir meminjam dana adalah kesempatan baik daerah untuk berani memanfaatkan kesempatan itu,” katanya.

Ditambahkan, jika infrastruktur sudah baik maka perekonomian masyarakat juga akan membaik. ”Kenapa kita tidak berani meminjam? Kalau infrastruktur jadi bagus karena meminjam kenapa tidak. Jangan sampai setiap tahun ada yang mengeluh karena infrastruktur yang jelek. Kami sepakat pada rencana peminjaman pemerintahan,” tandasnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menjelaskan, silpa tahun 2016 asalnya adalah dari berbagai sumber. Salah satunya pengembalian keuangan yang dipinjam pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar yang dikembalikan Desember 2016. Sehingga jika untuk pembangunan fisik, dana tersebut tidak bisa digunakan. ”Selain itu penghematan dari sektor gaji,” paparnya.

Ditambahkan, dengan adanya silpa ini memang perlu adanya evaluasi. Karena adanya silpa menunjukkan ada beberapa sektor SKPD yang belum bekerja maksimal. Tetapi jangan dilupakan salah satu faktor adanya silpa karena adanya anggaran yang tidak mungkin dieksekusi. Khususnya anggaran yang dikembalikan pusat pada Desember. ”Kita terus evaluasi bagaimana cara meningkatkan kinerja kita. Saya juga berharap dukungan, motivasi dan saran dari DPRD,” katanya.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan, pihaknya juga terus mendorong SKPD untuk mempercepat eksekusi anggaran. Khususnya jika memang anggaran sudah siap harus langsung dieksekusi. ”Kalau bisa dilakukan sekarang kenapa mesti ditunda besok. Hanya catatannya tidak boleh melanggar aturan,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka