Ketik disini

Headline Metropolis

Dua Dinas ini Bisa Bikin Pemkot Mataram Merugi

Bagikan

MATARAMA�– Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram masuk kategori lelet. Yakni Dinas Pendidikan pimpinan H Sudenom dan Dinas Perikanan yang kini dinakhodai Hj Baiq Sujihartini.

Hingga kemarin (18/5), hanya dua OPD ini yang belum mampu menuntaskan proses lelang proyek yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Leletnya dua OPD ini bisa saja membuat Pemkot Mataram merugi. Karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, jumlah transfer dana DAK dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sangat tergantung pada kinerja yang sudah dijalankan.

“Selain dua OPD itu. Semuanya sudah. Bahkan Dinas PUPR jumlahnya 12 paket. Alhamdulillah sudah semua,” kata Kepala Bidang Administrasi dan Pengendalian Pembangunan (APP) Kota Mataram M Suryadi.

Suryadi menargetkan dua dinas ini bisa menyelesaikan tugasnya, paling lambat Senin minggu depan. a�?Saya dijanjikan Dinas Perikanan besok (hari ini), sedangkan Dinas Pendidikan yang belum tahu ini,a�? terangnya.

Dua paket di Dinas Perikanan sama-sama untuk pengadaan bibit ikan. Sementara Dinas Pendidikan, untuk pengadaan alat peraga dan buku. a�?Jadi totalnya empat paket (yang belum),a�? ungkapnya.

Masih leletnya dua dinas ini menyerahkan berkas administratif untuk lelang, cukup membuat Suryadi was-was. Sebab, jika terus molor hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka sudah dipastikan DAK untuk dinas tersebut hangus.

a�?Semoga tidak ada sanggahan (sehingga waktunya jadi tambah molor),a�? harapnya.

Sekedar diketahui, masa sanggah untuk hasil pemenang lelang, diberikan waktu 18-20 hari. Selama proses itu, proyek belum boleh dikerjakan sampai sanggahan-sanggahan dari pelaksana yang mengajukan penawaran tuntas. “Secara teknis saya terbantu dengan aturan ini,a�? ujarnya.

Ia menilai kalau ada kemauan dari dinas, maka proses pengumuman lelang sebenarnya bisa cepat dilakukan. Ini terbukti dengan cepatnya beberapa OPD penerima DAK menuntaskan proses lelang.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengingatkan konsekuensi berat, jika lelang proyek melewati batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan ia tak menampik, proyek yang tidak bisa memenuhi syarat realisasi 75 persen untuk pencairan di termin pertama sebsar 30 persen, bakal mangkrak.

a�?Loh memang mau dari mana uangnya?a�? cetus Syakirin.

Aturan ini sangat tegas meminta semua OPD harus sudah menyerahkan syarat dan bukti telah dilakukan lelang untuk berbagai proyek, sebelum tanggal 21 Juli 2017.

a�?Minggu ini dana termin I akan segera di transfer, jadi kami harap semua dinas telah menyelesaikan proses pengumuman lelang,a�? harapnya.

Syakirin melanjutkan, perbedaan PMK 50 tahun 2017 dengan aturan sebelumnya, terdapat pada mekanisme evaluasi permasing-masing OPD. Jika dulu, pengajuan pencairan DAK dilakukan secara bersamaan. Tetapi tahun ini, masing-masing OPD akan dievaluasi.

“Kalau ada OPD yang tidak bisa penuhi syarat, ya langsung hangus dana untuknya,a�? tegasnya.

Lebih jauh ia berharap, sampai Juni mendatang, semua hasil lelang sudah didapat. Sehingga pencairan termin berikutnya, tidak ada persoalan.

a�?(Dari total DAK) Rp 126 miliar, berarti pencairan tahap pertama 30 persen, ini ya sekitar 40 miliar, kurang lebih lah,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram Hj Baiq Sujihartini saat didatangi ke kantornya untuk dimintai keterangan, soal proyeknya yang belum dilelang, enggan di temui.

“Ibu belum bisa ditemui, masih banyak pekerjaan,a�? kata seorang karyawan pada Lombok Post.

Walau sudah coba ditawar, hanya untuk mengonfirmasi kesiapan Dinas Perikanan, tetap saja kepala dinas memilih sunyi tak bersuara.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom pun belum bisa dikonfirmasi. Saat coba dihubungi melalui ponsel, ia tak menjawab panggilan. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka