Ketik disini

Metropolis

Pemkot Tak Bisa Jalankan Komitmen Terkait Penurunan Angka Kemiskinan

Bagikan

MATARAMA�– Pemkot Mataram hingga kini tak bisa menjalankan komitmen terkait pengurangan angka kemiskinan satu persen pertahun. Padahal Pemkot Mataram sudah menandatangani kesepakatan tersebut dalam MoU.

Bahkan MoU itu ditandatangani Wakil Gubernur NTB HM Amin sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) NTB dengan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebagai Ketua TKPK Mataram.

“Menyepakati penurunan kemiskinan di Mataram satu persen setiap tahunnya,a�? bunyi salah satu butir kesepakatan itu.

Faktanya pada 2014 penurunan kemiskinan Mataram hanya 0,22 persen setara 2.963 jiwa, selanjutnya 2015 mengalami penurunan lagi menjadi 0,08 persen setara 1.898 jiwa.

Dan terbaru dalam target 2016 yang hingga kini masih dikalkulasi, targetnya hanya 0,39 persen saja. Hingga 2015, tercatat penduduk miskin Mataram mencapai 10,45 persen dan 2016 ditarget turun hanya menjadi 10,06 persen. Terbilang masih jauh dari harapan penurunan satu persen pertahun.

Dalam analisa Bappeda Kota Mataram, penurunan lambat itu disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya masyarakat sangat miskin (extreme poor) yang sulit dientaskan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sejak lama umumnya diklaim mampu mengentaskan kemiskinan pada kelompok penerima bantuan. Namun ternyata menyisakan sebagian kelompo tertentu, seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia, dan buta huruf. Mereka memerlukan bantuan khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup.

Untuk tahun 2017, Pemkot Mataram menurut Kepala Bappeda Amiruddin telah menyiapkan sejumlah langkah. Dimulai dari memperbaiki program perlindungan sosial.

Hal itu mencakup bantuan siswa miskin dan beras jompo, ada pula santunan kematian, layanan kesehatan gratis puskesmas dan RSUD Kota Mataram kelas III, termasuk bantuan sosial simultan melalui usaha ekonomi produktif.

Dalam penjabaran programnya, ia juga menjelaskan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar sangatlah penting. Mencakup, peningkatan kualitas jalan lingkungan, dan perbaikan drainase lingkungan. Sambungan air bersih bagi MBPR dan penanganan RTLH juga dilakukan, termasuk kawasan permukiman kumuh.

Ada pula program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin seperti bantuan peralatan industry kecil, penataan tempat usaha PKL, pendampingan dan pemberdayaan keluarga tani, termasuk pendampingan sosial, dan sejumlah turunan lain. Ada pula pembangunan inklusif dengan sejumlah turunannya.

Terkait itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam banyak kesempatan mengatakan seluruh OPD harus bahu membahu bergerak dalam satu irama. Dengan menjalankan program-program yang telah disusunnya.

Dengan begitu, Ahyar meyakini angka kemiskinan di Mataram bisa terus ditekan lebih massif lagi. “Kita semua harus kerja keras,a�? pesannya pada para bawahan.

Syaratnya, setiap program yang dijalankan harus tepat sasaran, dibarengi pengawasan ketat dan diawali penyusunan sesuai kebutuhan.

“Seluruh masyarakat yang membutuhkan harus dibantu tanpa terkecuali,a�? serunya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka