Ketik disini

Headline Selong

Tunggak Pajak, Pol PP Lotim Ancam Tutup Galian C

Bagikan

SELONG-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu objek pajak di Lombok Timur (Lotim). Pertahun, Pemkab Lotim mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari objek ini. Sayang di tahun 2017 ini pihak Sat Pol PP selaku pihak yang dipercaya memungut pajak mengungkapkan banyak pengusaha yang enggan membayar pajak.

 

“Banyak supir truk maupun pengusaha galian C di wilayah Ijobalit yang belum membayar pajak. Kami sudah berikan teguran, makanya ini kami akan tertibkan jika teguran kami terus tidak diindahkan,” kata Kasi Opsdal Sat Pol PP Lotim, Abdullah Purwadi.

 

Berdasarkan Perbup 18 tahun 2015 setiap usaha tambang seperti pasir tanah maupun batu telah diatur besaran pajaknya sesuai dengan payung hukum yang ada. Dimana per kubik pasir dikenai pajak Rp 12 ribu. Sedangkan tanah Rp 8 ribu per kubik.

 

Masing-masing penambang juga telah diberikan kuintansi untuk membayar pajak. Sayang banyak diantara mereka yang enggan menunaikan kewajibannya. Mereka mengaku kesulitan membayar pajak karena angkanya yang telah ditetapkan terlalu besar. “Padahal itu dikenakan pada pembeli. Misalnya seperti kita membeli ayam di KFC, itu kan pajaknya dikenakan pada pembeli,” paparnya.

 

Sehingga, jika para penambang masih enggan menunaikan tannggung jawabnya, Purwadi mengaku Sat Pol PP akan menindak tegas.

 

“Jika dia tidak membayar pajak, kami berikan teguran pertama. Jika tak dihiraukan kami berikan teguran kedua. Kalau sudah tak dihiraukan baru kami tindak tegas. Kami stop operasionalnya,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Bapenda Lotim Salmun Rahman menjelaskan bahwa tahun ini Pemkab Lotim menargetkan PAD dari pajak MBLM sebesar Rp 9 miliar. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 8 miliar. Hal ini dikarenakan tahun sebelumnya Pemkab Lotim berhasil melampaui target.

“Makanya di APBD perubahan nanti kami akan ada perubahan target menjadi Rp 16 miliar,” beber Salmun.

Baca juga :

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”6″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”2″ offset=”1″ order=”desc”]

Keberadaan pajak MBLB dinilai menjadi salah satu sektor yang potensial untuk meningkatkan pendapatan derah. Ini untuk menyehatkan fiskal daerah menutupi pengeluaran pembangunan akibat adanya pemangkasan anggaran dari pusat. Sehingga mau tidak mau target PAD dari objek ini pun harus ditingkatkan menjadi Rp 16 miliar.

 

Hanya saja selama ini PAD dari objek pajak banyak yang bocor. Karena para penambang enggan membayar pajak MBLB. “Itu memang benar mereka beralasan bahwa pembeli tidak mau bayar pajak. Padahal setelah kami kroscek, pembeli mengaku telah memberikan iuran pajaknya,” jelas Salmun.

 

Perbuhan target juga dipertimbangkan dengan melihat banyaknya objek galian C yang kini belum berizin. Terlebih setelah kewenangan mengeluarkan izin diambil alih oleh Provinsi. “Namun kami di Bapenda yang memiliki tupoksi menarik pajak daerah akan melakukan pendataan. Mana yang berizin dan tidak. Kalau tidak berizin ya kita tertibkan,” jelas Salmun.

 

Namun demikian, sebelum mengambil langkah tegas, pihak Bapenda menurutnya akan melakukan sosialsisasi. Dimana sejumlah wilayah yang potensial sebagai tempat galian C akan diberikan penjelasan bahwa sebelum beroperasi mereka harus mengantongi izin. “Karena ini kan mereka berpindah-pindah tempatnya. Makanya sulit dideteksi mana yang berizin dan tidak. Tapi itu akan kami data semua,” pungkasnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka