Ketik disini

Selong

Administrasi Buruk, Dana Desa di Lombok Timur Tak Bisa Cair

Bagikan

SELONG-Tahun 2017, desa kini menjadi fokus objek audit Inspektorat. Bekerjasama dengan BPKP, Inspektorat melakukan pemantauan terhadap desa terkait laporan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Perhatian terhadap desa tidak telepas dari besar anggaran yang diterima setiap desa pertahunnya. Baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun anggaran dari Dana Desa (DD) dari pusat. Fokus terhadap desa dilakukan tidak terlepas dari rawannya penyalahgunaan dana desa hingga pengelolaan administrasi keuangan desa sesuai dengan Siskeudes.

a�?Kemampuan pelaporan administrasi keuangan kerap jadi kendala desa. Terutama bendahara desa,a�? kata Inspektur Inspektorat Lotim Haris.

Dengan Siskeudes, saat ini semua laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer. Sehingga, mau tidak mau bendahara dan perangkat desa lainnya harus menguasai ini. Ini kendala yang banyak dihadapi oleh desa dalam menyampaikan laporannya. a�?Kalau terlambat menyampaikan laporan keuangannya itu tidak bisa cair. Khususnya yang berkaitan dengan dana desa dari pusat,a�? terang Haris.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sehingga, untuk saat ini Inspektorat fokus melakukan audit reguler di setiap desa. Selain untuk pembinaan dan pendampingan, ini juga untuk membantu desa dalam menyampaikan laporan keuanggannya. Sementara audit khusus di desa baru akan dilakukan berdasarkan aduan atau temuan dalam audit reguler.

Berkerjasama dengan BPKP inspektorat melakukan pemantauan dan monitoring pengelolaan keungan Siskeudes. Saat ini diungkapkannya hanya baru beberapa desa yang menyampaikan laporan berdasarkan Siskeudes. a�?Desa yang belum menggunakan Siskeudes ini yang perlu kami kejar sekarang,a�? bebernya.

Anggaran yang diterima di setiap desa yang ada di Lotim pertahunnya cukup besar. Baik melalui ADD maupaun Dana Desa. Jika dikalkulasikan jumlahnya mencapai Rp, 1,5 miliar lebih seperti yang ada di Desa Pesanggrahan.

a�?Alhamdulillah kalau kami setiap tahun tidak mengalami kesulitan dalam pelaporan administrasi keuangan,a�? sambung Badrun.

Besarnya anggaran di setiap desa inilah yang kemudian membuat Inspektorat dan BPKP A�fokus terhadap desa. Untuk menyelamatkan desa dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangannya. a�?Karena selama ini yang paling sering ditemukan beres di desa itu administrasi keuangannya,a�? ucap Haris. (ton/r2)

 

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka