Ketik disini

Headline Kriminal

Bupati Dompu Siap Diperiksa Lagi

Bagikan

MATARAM-Bupati Dompu Bambang M Yasin akhirnya memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polda NTB, Rabu (24/5). Kedatangan Bupati ditemani penasihat hukumnya Djufri Taufik dan puluhan pendukungnya dari masyarakat Dompu.

Datang sekitar pukul 10.00 Wita, Bambang yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru, langsung mengarahkan langkahnya ke lantai II gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Menuju ruang Subdit III guna menjalani pemeriksaan.

Selama diperiksa penyidik, puluhan pendukung Bupati Dompu datang silih berganti. Mereka menunggu tepat di depan gedung Ditreskrimsus Polda NTB.

Setelah hampir 7 jam diperiksa, sekitar pukul 16.45 Wita, Bambang akhirnya keluar dari ruang penyidik. Keluarnya Bambang, disambut pendukungnya. Dia dikawal dengan ketat, dari ruang Subdit III menuju mobil yang akan menjemputnya di depan gedung Ditreskrimsus Polda NTB.

Ketika dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaannya, Bambang enggan berkomentar banyak. Dia mengarahkan awak media untuk bertanya kepada penasihat hukumnya saja.

a�?Langsung ke Pak Djufri saja,a�? kata dia.

Saat koran ini menyinggung kondisi pemerintahan Dompu paska dia menjadi tersangka, Bambang menegaskan jika dirinya hingga saat ini masih menjadi Bupati. Kabupaten Dompu yang ia pimpin pun, roda pemerintahannya masih berjalan dengan lancar.

a�?Pemerintahan masih lancar, aman. Tidak ada yang berubah,a�? tegas dia.

Sementara itu, penasihat hukum Bupati, Djufri Taufik mengatakan, kedatangan Bupati dengan memenuhi panggilan penyidik, merupakan sikap yang taat hukum. Dia juga menegaskan Bupati akan kembali memenuhi permintaan penyidik, jika ada panggilan berikutnya.

a�?Kita akan tetap hadir,a�? katanya.

Djufri melanjutkan, selama diperiksa penyidik, kliennya mendapat 61 pertanyaan dari penyidik. Namun dia menolak membeberkan apa saja pertanyaan yang ditujukan kepada Bupati.

a�?Itu masuk dalam materi. Walaupun saya mendampingi dan tahu semua, tidak elok saya menyatakan itu disini,a�? ujar dia.

Bagaimana dengan surat pertanggungjawaban mutak (SPJM) yang turut menyeret bupati sebagai tersangka? Disinggung hal itu, Djufri enggan untuk menjawabnya. Kata dia, soal SPJM bukan kewenangannya untuk menjawab. Termasuk, kata dia, persoalan 134 CPNS yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak memenuhi kriteria, menjadi memenuhi kriteria.

a�?Itu materi pertanyaan semua, jadi bukan ranah saya untuk menjawabnya,a�? dalihnya.

Terkait dengan unsur politik dalam penetapan tersangka Bupati, Djufri dengan tegas membantahnya. Kata dia, apa yang dijalani kliennya murni hukum. Tidak ada juga kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya.

a�?Murni hukum ini. Proses yang dijalani juga masih sesuai hukum, tidak ada kejanggalan,a�? kata dia.

Terpisah, Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, datangnya Bupati sesuai dengan panggilan kedua yang dilayangkan penyidik. a�?Sudah datang memenuhi panggilan penyidik,a�? kata dia.

Terkait dengan materi pemeriksaan, Tri Budi mengaku tidak tahu persis. Yang pasti, Bupati ditanyakan seputar proses penerimaan pegawai honorer menjadi PNS Kabupaten Dompu.

a�?Ditanyakan seputar proses penerimaan saja,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka