Ketik disini

Headline Kriminal

Diduga Korupsi, BPKP Cek Fisik Proyek Desa Wisata Sembalun

Bagikan

MATARAM-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB terus mendalami dugaan korupsi penataan kawasan wisataA�PusukA�Sembalun, Lombok Timur.A�Guna menguak indikasi dugaan korupsi, tim akan turun mengecek ke lokasi pembangunan fisik di kawasan Sembalun.

Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno mengatakan, tim audit yang telah dibentuk telah mendapat penugasan. Selanjutnya, mereka akan bekerja dengan turun lapangan melihat kondisi fisik dari proyek yang menelan anggaran Rp 1,6 miliar itu.

a�?Sudah penugasan, mungkin dalam waktu dekat ini turun,a�? kata dia.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1534″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Turunnya tim untuk menindaklanjuti permintaan audit dari Polres Lotim. Permintaan audit investigasi yang dilayangkan polres terkait dugaan proyek pembangunan sarana dan prasarana wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Sebelumnya, Kapolres Lotim AKBP Wingky Adhityo Kusumo, menargetkan jika tahun ini kasus korupsi yang menelan anggaran sebanyak Rp 1,6 miliar harus tuntas.

a�?Tahun ini akan kita selesaikan,a�? kata Wingky.

Menurut Wingky, pihaknya tetap memberi atensi terhadap setiap kasus yang ditangani jajarannya. Terutama untuk kasus korupsi. Untuk kasus korupsi, Polres jajaran mendapat target untuk penyelesaian dua kasus korupsi. Karena itu, dugaan korupsi penataan sarana prasarana kawasan wisata Pusuk Sembalun menjadi, satu di antara dua kasus yang akan mereka selesaikan tahun ini.

Diketahui, proyek pembangunan sarana dan prasarana wisataA�PusukA� DesaA�SembalunA� Bumbung menelan dana sebesar Rp 1,6 miliar. Anggaran tersebut digelontorkan Kementerian Pariwisata kepada Disbudpar Lotim pada 2015 silam. Peruntukannya digunakan membangun gapura, tamanA�pusuk, dan gerbang selamat datang.

Namun dalam perjalanannya, pengerjaan objek sarana dan prasanaA�wisataA�PusukA�SembalunA�ini ternyata tidak sesuai. Progress pengerjaannya pun hanya sekitar 70 persen saja. Setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi.

Selain pengerjaannya yang tidak tuntas, fisik sejumlah sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan rupanya tidak tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengerjaan. Ini berdasarkan penilaian ahli dari Unram yang telah melakukan pengecekan proyek fisik yang berada di objekA�wisataA�PusukA�SembalunA�ini.

Selama penyelidikan, pihaknya telah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait. Termasuk pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) hingga rekanan proyek.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags: