Ketik disini

Headline Kriminal

Penasihat Hukum Bantah Kasus Bupati Dompu Bermuatan Politis

Bagikan

MATARAM-Polisi terus mendalami penanganan dugaan penyimpangan dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Keterangan yang diberikan Bupati Dompu Bambang M Yasin, saat pemanggilannya sebagai tersangka, kini tengah dipelajari penyidik Tipikor Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, langkah penyidik baru sebatas mempelajari keterangan yang diberikan Bupati. Dari sana, akan ditentukan upaya lanjutan dalam penyidikan dugaan korupsi CPNS K2 Dompu.

a�?Keterangan Bupati masih pelajari,a�? kata Tri Budi, kemarin (26/5).

Disinggung pemanggilan tersangka lainnya, Tri Budi mengaku jika hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik. Dia tidak belum mengetahui apakah dalam waktu dekat ini akan ada rencana pemanggilan kembali, baik kepada Bupati maupun tersangka lain.

Meski demikian, lanjut dia, masalah pemanggilan untuk permintaan keterangan di proses penyidikan, tetap terbuka bagi siapa saja yang terlibat. Ini tergantung dari kebutuhan penyidik.

a�?Kalau dibutuhkan lagi, ya akan kita panggil,a�? jelas dia.

Bagaimana dengan kerugian negara dari kasus ini? Disinggung hal itu, Tri Budi enggan untuk membuka potensi kerugian negara. Meski hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) telah rampung dan diserahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB ke Polda NTB.

a�?Itu di persidangan saja nanti dibukanya,a�? kata dia.

Sementara itu, naiknya status Bambang M Yasin menjadi tersangka, mencuatkan adanya campur tangan politik. DPRD Dompu dituding menggunakan kekuatan politiknya untuk mendesak Polda NTB dan menetapkan Bupati menjadi tersangka.

Tuduhan itu terlontar saat aksi ribuan petani Dompu di depan kantor DPRD, yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Bupati di Polda NTB, Rabu (24/5). Koordinator aksi Syamsudin Har menyatakan jika Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM) menjadi jebakan bagi Bupati. Dari penandatanganan SPJM itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantas menilai jika Bupati telah menyalahgunakan jabatannya.

Dari itu pula, muncul potensi kerugian negara yang mencapai Rp 3,2 miliar. Jumlah tersebut dihitung dari gaji yang dikeluarkan Pemkab Dompu untuk 390 CPNS yang lolos verifikasi saat itu.

Syamsudin mengatakan, kasus CPNS K2 menjadi isu nasional dan bukan hanya terjadi di Kabupaten Dompu. Ratusan daerah lain di Indonesia juga dirundung dengan kasus yang sama.

Meski tuduhan tersebut dilayangkan kepada DPRD Dompu, penasihat hukum Bupati Djufri Taufik yang turut mendampingi saat pemeriksaan, mencoba meredam tudingan tersebut. Dia menepis tuduhan jika kliennya menjadi tersangka karena unsur politis. Kata dia, apa yang menimpa kliennya murni urusan hukum. Tidak ada kaitannya dengan politik.

a�?Tidak ada itu politik-politik. Ini murni hukum, sejauh ini juga proses hukum yang dijalani tidak ada kejanggalan apapun,a�? kata dia.

Sebelumnya, Kapolda NTB Brigjen Pol Firli sempat mengajak masyarakat untuk bisa menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Polda NTB. Dia juga berharap proses hukum yang sedang bergulir ini tidak dicampuri dengan proses politik.

a�?Kita ikuti ini sampai ada putusan hukum yang tetap dan harus selalu ingat mengenai asas praduga tak bersalah. Jadi setiap orang yang diperiksa sebagai tersangka, kita perlakukan seperti tidak bersalah, sampai ada putusan tetap,a�? tegas Kapolda.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka