Ketik disini

Headline Metropolis

PN Mataram Denda Pedagang Tuak Rp 500 Ribu

Bagikan

MATARAMa��Sidang kasus minuman keras jenis tuak di Kota Mataram digelar kemarin (26/5). Namun hanya dua terdakwa dari empat terdakwa (sebelumnya tertulis lima terdakwa) yang hadir. Mereka ini diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada operasi gabungan yang digelar Selasa malam (22/5) di dua tempat Ampenan dan Cakranegara.

Mereka adalah Komang Putre, A�Nengah Wenten dan Kadek Karnii. Sementara, satu lagi Made Swarta tidak hadir dalam persidangan. a�?Tetapi yang satu itu juga telah ditetapkan secara inabsentia,a�? kata Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Mataram Sutrisno.

Dengan kata lain, mereka telah divonis bersalah. Serta harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Para pedagang itu, dikenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring). Dengan vonis hukuman minimal, yakni denda uang Rp 500 ribu subsider kurungan 1 bulan.

a�?Jadi kalau mereka tidak mau bayar denda, ya harus dikurung 1 bulan,a�? terangnya.

Dua tersangka yang hadir dalam persidangan memilih langsung membayar denda. Hanya Ni Kadek Karniawati yang memilih bayar separuh dari vonis. Tapi ia berjanji segera melunasi pembayaran.

a�?Mereka jelas melanggar pasal 17 perda nomor 2 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,a�? ujarnya.

Menyikapi putusan hakim, Sutrisno yang mewakili PPNS tidak mempersoalkan hasilnya. Walau hukuman yang diberikan, adalah hukuman minimal dari ancaman maksimal yakni kurungan 6 bulan dan atau denda Rp 50 juta. a�?Ya itu ranah hakim, kami menerima,a�? cetusnya.

A�Ia mengingatkan pada para penjual tuak lainnya untuk menghentikan berjualan tuak. Pihaknya tidak lagi akan mempertanyakan apakah para pelaku sudah menerima bantuan atau tidak. Tahapan saat ini, adalah penegakan perda. Bukan lagi, sosialiasi, himbauan atau peringatan.

a�?Tidak benar kalau kami dianggap tidak pernah sosialisasi. Mereka saja yang bandel,a�? tegasnya.

Putusan peradilan tetap mengacu pada law enforcement. Pernah atau tidak mereka menerima bantuan, pelaku tidak bisa menghindari vonis.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Mataram Lalu Muhammad Zakir berjanji kembali turun melakukan pengawasan. Bahkan intensitas penindakan akan lebih digencarkan. Dengan harapan warga kota, tunduk dan patuh pada aturan dan ketentuan yang telah diputuskan.

a�?Kami berharap ini bisa jadi efek jera, bagi pelaku dan pedagang lain,a�? harapnya.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1567″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Soal bantuan, lanjutnya itu sudah menjadi domain kepala daerah. Pihaknya ada pada posisi memastikan perda dan aturan ditegakkan.

Sementara itu, salah satu pedagang yang divonis asal Pondok Prasi Komang Putre mengaku kapok berjualan tuak. Ia juga awalnya tidak menyangka pemerintah akan menindak para penjual yang belum menerima bantuan.

a�?Saya fikir yang terima bantuan saja, karena saya belum (terima),a�? dalih Komang.

Tetapi di sisi lain, ia menyampaikan harapan agar pemerintah kota kembali menyalurkan bantuan untuk eks pedagang tuak. Sebab di lapangan masih banyak yang tidak mendapat bantuan.

a�?Saya sudah ajukan diri pada pak kaling, tetapi ndak ada bantuanA� yang saya terima,a�? ungkapnya.

A�a�?Hukuman saya terima, tetapi mohon pemerintah perhatikan juga bagaimana kami harus berusaha, sementara tidak ada modal alih usaha,a�? sambungnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags: