Ketik disini

Headline Metropolis

815 Desa di NTB Belum Bisa Cairkan Dana Desa

Bagikan

MATARAM-Hingga akhir Mei, baru sebagian kecil desaA� yang mencairkan dana desanya (DD). Dari 995 desa di NTB, baru 180 desa yang telah menerima dana itu. Di antaranya 22 desa di Kabupaten Lombok Utara dan 158 desa di Lombok Timur.

a�?Sementara untuk kabupaten lain belum ada update data,a�? kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB H Rusman, Sabtu (27/5).

Untuk daerah lain, saat ini masih pada tahap rekomendasi dari BPMPD masing-masing kabupaten. Seperti Lombok Tengah baru memberikan rekomendasi pencairan untuk 30 desa. Demikian juga dengan desa-desa di daerah lainnya. a�?Saya harap semua dana desa cair pertengahan Juni,a�? tegas Rusman.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”2081″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ia menyebutkan, tahun ini total DD yang diberikan pemerintah pusat bagi 995 desa di NTB sebesar Rp 865 miliar. Jumlah ini lebih besar dari 2016 sebesar Rp 677 miliar. Tapi realisasinya molor cukup lama.
Keterlambatan itu disebabkan beberapa hal. Di antaranya perubahan sistem transfer dana.

Sebelumnya dana dikirim Dirjen Keuangan langsung ke rekening pemda kabupaten. Tapi saat ini DD ditransfer ke Kentor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terlebih dahulu, baru ke rekening kabupaten, kemudian disalurkan ke desa.

Selain itu, ada juga kendala teknis di daerah. Seperti Dompu yang terlambat karena terkendala penetapan APBDes. Beberapa desa juga terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga dana yang mestinya cair di awal tahun molor sampai sekarang.

a�?Dampak dari keterlambatan ini membuat program tahun ini terlambat, dan SPJ tahun berikutnya juga akan terlambat,a�? ujar mantan Kepala Biro Hukum tersebut.

Salah satu kendala yang dihadapi daerah dalam pengelolaan DD adalah kurangnya SDM, khususnya tenaga di kecamatan yang bertugas mengevaluasi APBDes. Sebab sejak pelimpahan kewenangan dari pemda kabupaten ke kecamatan, peran kecamatan menjadi sangat vital dalam proses pengesahan ABPDes. a�?Solusinya harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,a�? sarannya.

Untuk mempermudah kontrol DD, ke depan pihaknya akan membuat sistem koneksi jaringan yang bisa meng-update data penyaluran dana ke rekening desa. Sehingga pemprov bisa mengetahui perkembangan pencairan dana setiap waktu.

Rusman menambahkan, untuk penggunaan DD, ada empat prioritas yang ditekankan pemerintah pusat. Pertama menentukan produk unggulan kawasan pedesaan (prukades) dan NTB menargetkan satu desa satu produk. Kedua, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga, membangun embung desa, dan keempat membangun sarana olahraga desa. Hanya saja program pembangunan embung tiap desa menurutnya perlu disesuaikankarena butuh waktu lama dan dana yang besar. Sehingga tidak semua desa bisa melaksanakannya. a�?Untuk pembebasan lahan bisa menghabiskan dana desa untuk satu tahun,a�? katanya. (ili/r1)

Komentar

Komentar

Tags: