Ketik disini

Metropolis

TGB : Pejabat di NTB Harus Patuhi Pakta Integritas!

Bagikan

MATARAM-Para pejabat lingkup Provinsi NTB diminta mematuhi pakta integritas dalam menjalankan tugas. Semua janji dan komitmen yang ditandatangani sendiri oleh pejabat itu wajib dijalankan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

a�?Kan pakta integritas itu dijelaskan butirnya di situ, semua orang yang berakal bisa paham apa isinya,a�? kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, Rabu (31/5).

Dalam pakta integritas secara gamblang tercantum, bahwa jika ada perbuatan yang bertentangan dengan etika dan susila, serta melakukan perbuatan yang dapat merusak kredibilitas pemerintah, maka mereka harus mundur.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1520″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dicopotnya dua pejabat struktural Pemprov NTB yakni BS, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB dan SU, kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB harus menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya. Jangan sampai ada yang mengulang kesalahan seperti itu lagi.

a�?Setiap kasus yang terjadi harus jadi pelajaran, jangan lewat begitu saja, karena bukan dirinya yang kena maka tidak apa-apa, tidak boleh begitu,a�? pesan orang nomor satu di NTB itu.

Sebab perbuatan satu dua orang bisa berpengaruh terhadap kredibilitas institusi. Pemprov NTB dengan SKPD-nya berada di dalam satu sistem. Sehingga apa yang terjadi di satu lembaga akan mempengaruhi bagian yang lain. Ibarat sebuah kendaraan terdiri dari banyak komponen, jika ada satu komponen rusak maka pasti akan mempengaruhi semua.

a�?Kan kasihan yang kerja benar-benar, yang baik yang rapi, gara-gara kelakuan satu oknum kemudian dicap oleh masyarakat, wah ini tidak beres semua,a�? ujarnya.

Ia tidak ingin, hal semacam itu terus terulang di lingkup Pemprov NTB. Sebab bukan sekali ini pejabat pemprov terjerat kasus hukum. Maka ke depan ia berharap tidak ada lagi kasus serupa menimpa birokrasi pemprov.

BS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam kasus dugaan korupsi alat pengering (vertical dryer). Sementara SU dicopot dari jabatannya karena terjaring razia penyakit masyarakat (Pekat) Satpol PP NTB beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menambahkan, untuk mengganti dua pejabat yang dicopot tersebut, pemprov akan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Posisi kepala Dinas Koperasi dan UKM akan diisi Asisten II Setda NTB Chairul Mahsul. Sementara kepala Bidang Pemerintahan Desa belum diketahui pasti siapa yang akan menempati posisi itu karena akan ditunjuk Sekda NTB. a�?Sampai kapan akan diisi Plt kami tidak tahu,a�? kata mantan Biro Kesra NTB itu. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:
 wholesale jerseys