Ketik disini

Headline Metropolis

Inilah Hal-hal yang Masih Menggangu Opini WTP Kota Mataram

Bagikan

Untuk ke tiga kalinya, Kota Mataram berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi, ada catatan yang terisa. Bak kutil, kasus ini mengganggu administrasi keuangan dan aset.

***

SELAMAT untuk Kota Mataram! Telah berhasil meraih WTP untuk ketiga kalinya. Ucapan ini pantas diberikan pada pemerintah kota. Sebab mereka berhasil menjaga opini tertinggi dalam akuntabilitas laporan keuangan dan aset menurut Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) itu.

Di tengah terpaan miring soal adanya a�?jual belia�� WTP dan tertangkap tangannya auditor dan pejabat BPK di pusat dalam kasus suap untuk WTP Kementerian Desa, Pemkot tetap berharap WTP bisa kembali diraih Kota Mataram. Dan benar saja, Rabu (31/5) minggu kemarin, bertempat di Kantor BPK Perwakilan NTB, Kota Mataram kembali meraih WTP untuk ketiga kalinya.

a�?Kita sudah dapatkan WTP lagi,a�? kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram Makbul Maksum.

WTP bukan berarti bersih dari catatan-catatan penyimpangan. Tentu saja ini tidak hanya terjadi di Kota Mataram. Tetapi terjadi di semua kabupaten/kota di NTB. Tetapi yang membedakan adalah adanya progresifitas baik dalam menyelesaikan temuan itu.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kota Mataram, berhasil memberikan progres meyakinkan sekitar 94 persen lebih, persoalan keuangan dan aset. Angka yang relatif cukup baik. Tetapi, setelah ditelaah, sisanya adalah persoalan-persoalan lama yang sudah karatan.

Sebut saja, terkait puluhan aset berupa kendaraan bermotor sampai alat elektronik di gedung dewan. Sampai saat ini diakui Makbul, menjadi salah satu yang masuk dalam sisa penyelesaian yang tak kunjung tuntas.

a�?Dari empat persen lebih itu, ya ada persoalan itu juga,a�? jelasnya.

Dari segi porsentase, terlihat sedikit. Tetapi mau tidak mau, ini diakui layaknya kutil. Kecil tapi sangat menganggu pandangan.

a�?Benar, kecil tapi sangat menganggu,a�? jelasnya.

Dari catatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada penguasaan aset oleh dewan, dikalkulasikan kerugian negara atas belum dikembalikan aset itu mencapai Rp 440 juta. Angka ini tentu saja tidak sedikit.

Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Arya Dharma, saat ditemui di ruangannya Jumat (2/6) lalu, berdalih pihaknya sudah sangat ingin menuntaskan persoalan ini. Namun, ia menyebut belum ada kejelasan mekanisme penyelesaiannya.

a�?Ada wacana menggunakan TPTGR, tetapi mana bukti tertulisnya mekanisme ini bisa dilakukan,a�? cetus Arya.

Jauh-jauh hari ia juga mengaku sudah mendengar wacana ini. Tetapi, baginya sangat penting jika keputusan penyelesaian ini, bisa dibuktikan dengan tembusan ke sekretariat dewan berupa surat pemberitahuan secara resmi. Jika mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bisaA� jadi solusi. Guna mengembalikan aset yang telah dikuasai sejumlah mantan anggota dewan selama bertahun-tahun lamanya.

a�?Kalau sekarang, apa yang bisa saja jadikan landasan untuk meminta aset itu dikembalikan?a�? ujarnya.

Ketiadaan bukti resmi bahwa boleh diselesaikan melalui mekanisme TPTGR inilah yang membuat pihaknya ragu-ragu kembali menghimbau anggota dewan yang menguasai aset segera mengembalikannya. a�?Harusnya BKD yang buat surat dan estimasi kerugian jika aset yang dikuasai dewan rusak sehingga harus diganti,a�? ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan jika bola saat ini berada di Sekretariat Daerah. Bukan di Sekretariat Dewan. Dirinya berdalih tidak bisa berbuat banyak, jika tidak dilandasi ketetetapan yang berkekuatan hukum yang jelas.

a�?Saya ini orang hukum, jadi tahu pentingnya surat itu,a�? tandasnya.

Namun pernyataan Arya ini dibantah Makbul Maksum. Bagi Makbul, sebenarnya bukan persoalan surat terkait persoalan ini bisa diselesaiakn melalui jalur TPTGR atau barang bisa dikembalikan apapun bentuknya. Tetapi ia hanya melihat sejauh ini, Sekretariat Dewan tak proaktif ingin menyelesaikan persoalan ini.

a�?Kalau, hanya menunggu dan menunggu, sampai kapanpun ini tidak akan selesai,a�? tegas Makbul.

Diakuinya, Inspektorat dan BKD selama ini sudah berjuang keras agar barang-barang itu bisa dikembalikan. Termasuk di antaranya, berkonsultasi dengan BPK apakah pengembalian aset yang masih dikuasai dewan bisa melalui skema TPTGR.

Namun selama ini, upaya yang telah dilakukan tidak diimbangi dengan proaktif dari Sekretariat Dewan. a�?Sebab bagaimanapun dia (Sekwan) yang harus bertanggung jawab soal ini, jangan cuma duduk manis saja,a�? keritiknya.

Pada akhirnya lanjut dia, persoalan WTP sebenarnya bukan hanya sekadar kebanggaan pemerintah kota saja. Catatan-catatannya juga, juga harusnya harus menjadi tanggung jawab bersama. Untuk diselesaikan bersama.

Karena bagaimanapun, aset dan laporan keuangan hakikatnya adalah milik rakyat kota yang harus bisa dijaga dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

a�?Jadi biar jungkir balik kita mau selesaikan, kalau di sana (Sekwan) diam, ya tidak pernah selesai. Jadi mari buktikan dengan kerja nyata,a�? tantangnya.

Polemik soal aset dewan yang belum dikembalikan ini diakui juga terus mejadi atensi Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi. Ia menyebut, dirinya masih memantau perkembangan solusi terbaik untuk mencari jalan mengembalikan aset milik negara ini.

a�?Iya jadi cara menyelesaikannya seperti apa, ini yang masih dikaji,a�? jelasnya.

Diakatakan Didi, wacana pengembalian aset negara melalui skema TPTGR yang sudah dilontarkan eksekutif melalui BKD, ingin diperjelas lagi. Terutama cara menghitung jika barang itu dalam kondisi rusak atau hilang.

Mekanisme ini harus dibuat jelas untuk mempermudah memberi gambaran pada mantan anggota dewan yang lama, alternatif cara mengembalikan barang milik negara, jika aset itu sudah tidak utuh lagi atau hilang.

a�?Tetap sebagai pimpinan lembaga ini, saya punya atensi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena itu mekanismenya harus-harus jelas terlebih dahulu,a�? tandasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana kembali menyampaikan harapannya agar aset-aset yang sampai saat ini masih di tangan mantan anggota dewan agar segera dikembalikan. Tentu tidak elok, melihat hal ini terus dipermasalahkan dan tidak ada solusi sampai bertahun-tahun.

a�?Tetap kami sampaikan harapan, aset-aset itu bisa dikembalikan,a�? kata Mohan.

Menurutnya, soal WTP atau tidak bukanlah hal yang terlalu substantif. Tetapi yang terpenting yakni memastikan barang-barang milik negara digunakan secara benar dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

a�?Ini harus jadi tanggung jawab kita bersama,a�? terangnya.

Pemerintah juga diberi waktu untuk segera menyelesaikan berbagai temuan BPK dan harus ada progresnya. Karena itu, eksekutif selain akan menyelesaikan temuan yang ada di wilayah Sekretariat Daerah, tetap akan menuntut agar persoalan di ranah Sekretariat Dewan bisa segera dituntaskan.

a�?Berulang-ulang kami meminta ini bisa dituntaskan secepatnya, karena BPK juga akan terus mengevaluasi ini,a�? tandasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys