Ketik disini

Metropolis

Nasibh Guru Honorer di NTB Belum Jelas

Bagikan

MATARAM-Surat Keputusan (SK) pengangkatan para guru honorer di NTB makin tidak jelas. Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB mengaku sudah mengajukan surat tersebut sebulan lalu, tapi belum ada kepastian kapan surat itu terbit. Dinas terkait malah saling lempar terkait kejelasan surat yang akan menentukan nasib ribuan guru honorer itu. a�?Kita gak tahu sekarang bagaimana, sudah sebulan saya ajukan,a�? kata Kadis Dikbud NTB H Muhammad Suruji, kemarin (8/6).

Baca Juga :A�[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”1899″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Suruji mengaku sudah mengajukan SK guru honorer itu ke Biro Hukum Setda NTB untuk diproses. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Sehingga Dikbud juga belum bisa mengambil kebijakan apapun terkait guru honorer. Sebab SK yang akan menjadi dasar hukum yang sedang dibuat belum rampung.

Sebelum mengajukan ke Biro Hukum, Dikbud juga sudah meminta pertimbangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Dikbud mempertanyakan apakah belanja honor bagi guru honorer tersebut diperbolehkan atau tidak. Baru kemudian timnya meneruskan ke Biro Hukum untuk dikaji agar tidak bertentangan dengan aturan lain yang sama. Dari Brio Hukum kemudian bisa diteken gubernur jumlah guru dan siapa saja yang angkat diangkat sebagai guru honorer di NTB. a�?Sekarang posisi kita menunggu,a�? ujarnya.

Sementara sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan, ia meminta pihak Dikbud untuk membuat kajian lagi sebelum melakukan pengangkatan pegawai honorer.A� SK tersebut saat ini sedang dipelajari. Akan tetapi menurutnya harus ada kajian terlebih dahulu dari dinas terkait. a�?Mereka harus buat kajian terlebih dahulu,a�? katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 9.300 orang guru honorer yang tidak jelas nasibnya karena belum mendapat SK pengangkatan setelah SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi. Rencananya, pemprov akan menampung 5.200 orang honorer baik guru maupun staf sekolah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman mengatakan, pemprov menargetkan para guru honor itu akan di-SK-kan per 1 Juli 2017. Untuk honor, pemprov sebenarnya sudah menyediakan anggaran Rp 40 miliar. Hanya saja belum bisa diekskusi karena terbentur aturan. Pemprov tidak ingin gegabah, jangan sampai pencairan dana itu menyalahi aturan dan berujung pidana. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka