Ketik disini

Headline Metropolis

NTB Jadi Percontohan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Bagikan

MATARAM-Provinsi NTB menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Dengan branding wisata halal yang dibangun selama ini, NTB dianggap pantas dijadikan sampel program jaminan produk halal nasional. Hal itu terungkap dalam Kunjungan Komisi VIII DPR RI, di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB, kemarin (9/6).

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid bersama rombongan menyerap aspirasi para pihak yang terlibat dalam jaminan produk halal. Seperti Kemenag, MUI, pelaku usaha, organisasi masyarakat, asosiasi pedagang kaki lima, dan kantor dagang Indonesia.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurutnya, agar program jaminan produk halal berjalan optimal memang harus ada dukungan dan kerja sama semua pihak. Baik organisasi masyarakat, kelompok dagang, dan pelaku usaha kecil menengah. Baru kemudian program jaminan produk halal berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan itu, Sodik mempertanyakan kesiapan daerah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Termasuk mempertanyakan kesiapan peralihan kelembagaan jaminan produk halal dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah, termasuk kesiapan pendiriannya. Sebab, dengan berlakunya undang-undang baru, maka pemberian label halal tidak lagi dilakukan MUI, tetapi BPJPH tersebut.

Menjawab hal itu, Kepala Kemenang NTB H Nasaruddin menjelaskan, persiapan yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada pihak terkait. Selain itu, melakukan koordinasi dengan LPPOM MUI NTB.

Dalam rangka peralihan itu, banyak hal yang dibutuhkan. Diantaranya, kantor sekretariat, menyiapkan laboratorium beserta peralatan yang dibutuhkan, menyiapkan tenaga auditor, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Leliputi tenaga keuangan, staf, SDM pengelola, dan tenaga sosialisais produk halal. a�?Termasuk juga menyiapkan sarana, anggaran operasional, dan kendaraan dinas,a�? kata Nasaruddin.

Sambil menunggu terbentuknya struktur baru BPJPH daerah yang disiapkan Biro Ortala, Kemenag NTB telah mempersiapkan kantor sekretariat sementara di lingkungan Kanwil Kemenag NTB. Selain itu, pihaknya menyiapkan SDM pengelola. a�?Untuk jangka panjang telah disediakan tanah di Pagutan Kota Mataram sebagai kantor baru,a�? terangnya.

Nasaruddin menambahkan, ormas di NTB seperti MUI sudah sangat siap melaksanakan jaminan produk halal. Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan BBPOM-MUI. Bahkan sudah ada MoU antara BBPOM Mataram, MUI dan Kemenag NTB tahun 2007 tentang sertifikat halal dan pencantuman kata halal pada makanan. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka