Ketik disini

Selong

Lotim Terancam Rugi Rp 6,6 Miliar

Bagikan

SELONG-Pemkab Lombok Timur (Lotim) untuk pertama kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Pemkab Lombok Timur (Lotim).

Pokok-pokok temuan tersebut yakni perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Tahun 2016 tidak sesuai ketentuan senilai sekitar Rp 316,3 juta. Kemudian pengenaan sanksi finansial atas pemutusan kontrak pengerukan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji. Selain itu ada juga pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada tiga SKPD senilai Rp sekitar Rp 962 juta.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Khusus untuk Labuhah Haji, kini pemkab Lotim tengah berupaya untuk memproses pengembalian sisa uang muka atau pencairan jaminan uang muka yang telah dibayarkan kepada PT Gunakarya Nusantara. a�?Itu sudah kami ambil jalur hukum. Kami sudah menunjuk kuasa hukum untuk mengembalikan jaminan uang muka tersebut,a�? kata Bupati Lotim Ali BD.

Hanya saja, Ali BD menolak memberi penjelasan lebih terperinci. a�?Kalau masalah teknis nanti tanyakan lagi ke SKPD terkait ya,a�? ujarnya sambil berlalu.

Sementara dari penjelasan Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Ahmad Subhan, langkah hukum terpaksa diambil oleh Pemkab Lotim dalam minggu ini. Akibat upaya somasi yang telah dilakukan sebanyak dua kali tak juga ada jawaban oleh pihak salah satu Bank di Bandung selaku penjamin. Sehingga, untuk mengembalikan jaminan uang muka sebesar 20 persen atau Rp 6,6 miliar upaya perdata harus diambil Pekmab Lotim.

a�?Kami sudah somasi pertama kali tapi nggak ada jawaban, begitu juga somasi kedua. Jadi kami sudah ada itikad baik,a�? kata Subhan.

Pihak Bank dijelaskannya meminta surat perjanjian kerjasama yang asli, padahal itu sudah diberikan ke rekanan. Sementara yang ada ditangan Pemkab Lotim saat ini adalah surat perjanjian perubahan. Sehingga, untuk menyelesaikan pihak ini, Pemkab akan menggugat pihak bank sebagai penjamin.

Wakil Ketua DPRD Lotim H Ridwan Bajeri juga mendukung langkah Pemkab Lotim ini. Menurutnya langkah hukum harus diambil karena sampai saat ini uang jaminan belum dikembalikan. a�?Libatkan dalam hal ini Jaksa dan unsur kepolisian. Kami juga akan membuat Pansus,a�? ujarnya.

Pihak dewan berharap pengembalian jaminan uang muka ini tidak berlarut-larut. Karena, sebentar lagi Pemkab Lotim dikatakan akan membahas APBD Perubahan. Sehingga, segala persoalan di periode sebelumnya sudah clear diselesaikan. a�?Bulan depan kan sudah masuk,a�? terangnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka