Ketik disini

Headline Praya

Manipulasi Data TKI di Lombok Tengah Muncul Lagi

Bagikan

PRAYA-DPRD Lombok Tengah (Loteng) melihat, masih ada oknum-oknum tertentu, yang memanipulasi data kependudukan warganya. Tujuannya, agar mereka bisa memberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW secara ilegal.

a�?Di beberapa desa di Kopang dan Janapria, ada kasus semacam itu. Tolong pemerintah segera turun menyikapi,a�? kata Anggota Komisi III DPRD Loteng M Tohri, Sabtu (10/6).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”1474″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Parahnya lagi, kata Tohri yang dimanipulasi data kependudukan tersebut, dari kalangan pelajar SMA/SMK dan MA. Usia mereka ditambah, sesuai syarat ketenagakerjaan. Mereka menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK), sebagai syarat pembuatan paspor.

Untuk itulah, pihaknya berharap koordinasi dan kerja sama lintas dinas diintensifkan lagi. Termasuk, menggandeng aparatur pemerintah desa/kelurahan setempat, para tokoh agama, masyarakat dan tokoh pemuda. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. a�?Kasihan mereka, masih anak-anak,a�? kata Tohri.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali mengatakan, untuk menjawab persoalan tersebut Dukcapil menyasar perekaman e-KTP, bila perlu secara bergiliran di 139 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Loteng.

A�a�?Kalau dulu, memang banyak kasus-kasus manipulasi semacam itu,a�? katanya.

Kendati demikian, ia tidak ingin, ada upaya saling lempar kesalahan. Kecuali, bersama-sama memerangi oknum-oknum bersangkutan. Biasanya, dari kalangan tekong dan PPTKIS illegal. Karena, berbagaimacam cara mereka lakukan.

A�a�?Yang jelas, kita punya Perda. Itu untuk menjawab pemberangkatan TKI/TKW, yang masih berusia anak-anak. Mari kita bersama-sama menerapkannya,a�? kata Mutawali.

Ia menjelaskan, untuk menghindari pemberangakatan melalui jalur illegal, pemerintah terlebih dahulu akan menyebar informasi penerimaan TKI. Setelah itu, dilakukan seleksi berdasarkan umur dan keterampilan. Lalu, diberikan pendidikan dan pelatihan. Terakhir, penempatan.

Begitu mereka kembali ke tanah air, tambah Mutawali pemerintah tidak lantas lepas tangan. Lagi-lagi, mereka diberikan pendampingan, guna membangun usaha sendiri. a�?Mudah-mudahan melalui program LTSP, kita bisa menekan yang namanya TKI/TKW illegal ini,a�? cetus Kepala Dinas Nakertrans Loteng H Masrun, terpisah.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka