Ketik disini

Giri Menang Headline

DPRD Lobar Tuding Banyak Villa “Bodong” Dibangun di Senggigi

Bagikan

GIRI MENANG-Komisi II DPRD Lombok Barat menyebutkan banyak Villa yang beroperasi di wilayah Senggigi diduga bodong alias tidak memiliki izin. Villa tak berizin ini bahkan diduga tidak terdaftar secara resmi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TPSP).

Dengan status tak berizin, maka villa-villa ini sangat mungkin tidak bayar pajak. Kalangan dewan pun mendesak agar pihak terkait segera turun mengkroscek ke lapangan.

a�?Kami berharap, badan pendapatan atau pihak lain yang berwenang untuk mengklarifikasi ke lapangan,a�? terang Anggota Komisi II DPRD Lobar H Ahmad Zaenuri kepada wartawan, kemarin (12/6).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”2314″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Guna menindaklanjuti temuan ini, mereka memberikan deadline waktu selama satu bulan. Jika tidak ada progres yang baik, mereka mengancam akan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH). “Kita akan teruskan ke kepolisian atau bahkan kejaksaan,a�? ancamnya.

Berdasarkan hasil penelusuran kalangan dewan, para pemilik villa tersebut menjual kamar lewat situs internet. Bahkan harga perunit kamar tak main-main. Lebih tinggi dari harga hotel berbintang di wilayan Senggigi.

Harga perunit kamar, permalam, kata Zaenuri mencapai Rp 4 juta sapai Rp 7 juta. “Sudah ada di situs online. Di Traveloka (salah satu situs online, Red) juga ada, silakan dicek,a�? ujarnya mengarahkan.

Dia pun mendesak, Pemda Lobar menindak tegas keberadaan villa liar tersebut. Sebab, selain tidak mengantongi izin dan kebocoran PAD, keberadaan villa mewah ini tentunya dapat merusak kelestarian hutan di wilayah Senggigi yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

A�a�?Ini harus segera disikapi,a�? tegasnya.

Sementara Kasatpol PP Lobar Mahnan tak menampik adanya villa yang diduga belum mengantongi izin. Bahkan, bersadarkan hasil kajiannya, ada villa yang menyalahgunakan izin ataupun tidak punya izin sama sekali.

Indikasi penyalahgunaan izin tersebut berupa izin villa privat tetapi malah dikomersilkan. a�?Bahkan ada yang menambah (kamar),a�? ujarnya.

Sebelum melakuakan penertiban, tentunya dibutukan koordinasi. Karena di masing-masing SKPD baik DPPMPST maupun Bapenda masing-masing, memiliki bidang pengendalian dan pengawasan. Jika memang terbukti ada indikasi pelanggaran, kata Mahnan, baru ada penindakan dan penertiban.

Terpenting, sebelum melakukan penertiban harus jelas dasarnya berupa data. Data inilah yangA� harus dikonfimasi ke dinas terkait, apakah penaman modal atau pun di Bapenda. Setelah itu baru dikroscek ke tingkat kecamatan dan desa. “Memang secara berjenjang ada rekomnya,a�? ujarnya.

Mahnan berharap, ke depan sinergi antar instansi perlu ditingkatkan. Terlebih ada masukan dari dewan, seperti temuan indikasi ada villa tak berizin. a�?Ini bagus untuk meningkatkan potensi PAD kita,a�? tandasnya. (zen/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka