Ketik disini

Headline Metropolis

Ini Sanksinya Jika Majikan Telat Bayar THR

Bagikan

MATARAM-Jelang hari raya Idul Fitri 1438 H, perusahaan swasta di Kota Mataram diimbau segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawannya. Perusahaan diberi waktu sampai tujuh hari sebelum lebaran (H-7).

Jika imbauan itu tidak diindahkan, sanksi berat siap menanti. “Jadi harus segera dibayarkan sebelum H-7,a�? kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Saiful Mukmin.

Kewajiban perusahaan membayar THR, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Di dalam aturan itu, diatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada semua pekerja/buruh. Baik yang hubungan kerja dengan perusahaan, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT). “Ini sudah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016,a�? tegasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dikatakan Saeful, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Sedangkan hari raya keagamaan dalam pengertian THR terbatas pada hari raya keagamaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Diantaranya hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya Nyepi, hari raya Waisak, dan hari raya Imlek. “Kalau tidak ada sanksi,a�? ancamnya.

Sanksi dijelakan dalam peraturan itu yakni para penguasaha yang terlambat atau dengan sengaja tidak membayar THR karyawan dikenakan denda sebesar lima persen. Besaran ini dihitung dari total THR sejak berakhirnya batas waktu kewajiban membayar. Apalagi denda ini tidak serta merta menghapus kewajiban perusahaan membayar THR.

a�?Kami akan lakukan pengawasan, kalau ada yang tidak bayar ya kita akan beri peringatan,a�? tegasnya.

Laporan juga akan dibuatkan. Sehingga bisa dikenakan sanksi administratif. Karena itu, ia mengimbau masyarakat yang bekerja di berbagai perusahaan swasta, tak segan melaporkan prilaku perusahaan ke pihaknya. Untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Hj Baiq Mirdiati meminta pada seluruh perusahaan yang berdomisili di Mataram, segera membayar kewajibannya pada karyawannya. Apalagi aturan ini sudah dikuatkan oleh peraturan dan surat edaran menteri tenaga kerja.

a�?Kami akan turun mengawasi langsung pembayaran ini, jika ada yang terbukti bayar terlambat tentu akan kami proses laporannya,a�? ancam Mirdiati.

Menurutnya, THR adalah hak yang harus diterima para karyawan. Atas kinerja dan dedikasi mereka selama ini pada perusahaan.

Pemerintah wajib melakukan pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada perusahaan yang seenaknya mengekspolitasi karyawan tanpa kompensasi kerja yang sesuai.

“Karyawan juga jangan takut melaporkan pada kami,a�? timpal Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Mataram Fuad Sofian Bamasaq.

Setiap laporan dari karyawan akan ditindak lanjuti dewan. Dengan langsung turun ke perusahaan dan menananyakan apa yang jadi penyebab THR tidak dibayarkan. Kerahasiaan para pelapor juga dijamin untuk menghindari intimidasi dari para pemimpin perusahaan.

“Identitas anda akan kami rahasiakan, ini salah satu cara kami membantu masyarakat,a�? tandasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka