Ketik disini

Tanjung

Proses Seleksi Pejabat SKPD Lombok Utara Lelet!

Bagikan

TANJUNG-Pimpinan DPRD Lombok Utara diminta menindaklanjuti proses pengisian kepala SKPD yang berlarut-larut. Karena, setelah pengisian kepala SKPD baru per Januari lalu hingga kini masih banyak yang dijabat pelaksana tuga (Plt). a�?Hampir sebagian besar SKPD sekarang isinya Plt. Pimpinan dewan harus bertindak, minimal bersurat ke Kemendagri mencari petunjuk,a�? ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (12/6).

Menurutnya, dengan Plt yang memimpin di suatu SKPD memberikan dampak pada pelaksanaan dan realisasi pembangunan serta kurang baiknya perencanaan yang dilakukan. a�?Plt memiliki kewenangan terbatas. Secara psikologis juga memiliki keraguan dalam menyusun perencanaan dan realisasi anggaran,a�? tandasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Untuk itu, Komisi I meminta pimpinan DPRD segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti ini. Misalnya, dengan bersurat ke Kemendagri terkait langkah apa yang bisa diambil. a�?Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Masak Plt mau bertahun-tahun nanti,a�? cetusnya.

Hingga saat ini masih ada sekitar 13 SKPD yang dijabat Plt. Diantaranya, Dinas Kesehatan; Dinas PU dan Penataan Ruang; Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya, Dinas Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Sekretaris DPRD, BPBD, dan BKD dan Pengembangan SDM Lombok Utara.

Untuk mengisi jabatan kosong tersebut, Pemkab Lombok Utara telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Sekda Lombok Utara H. Suardi yang dikonfirmasi terkati proses seleksi yang sudah dilakukan mengungkapkan saat ini telah menyerahkan nama tiga besar setiap posisi kepada bupati. a�?Jumat lalu sudah disampaikan ke pak bupati. Tinggal menunggu hasil dari pak bupati,a�? ungkapnya.

Menurut Suardi, dalam mengambil pertimbangan nilai tertinggi tidak menjadi patokan utama. Namun sesuai ketentuan nilai tertinggi merupakan bagian pertimbangan tersebut.

Setelah nama-nama ditentukan bupati, selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan BKN untuk meminta rekomendasi. Jika sudah mendapat rekomendasi barulah dilakukan pelantikan. a�?Semoga bisa secepatnya karena pak bupati juga maunya cepat,a�? pungkasnya. (puj/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka