Ketik disini

Metropolis

PT. DMB Harus Bayar Rp 89 Miliar ke Pemprov NTB

Bagikan

MATARAM-Pemprov NTB merencanakan akan ada penambahan pendapatan dan belanja daerah di APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Di mana pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 4,8 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 4,7 triliun. Kemudian untuk rencana belanja juga akan bertambah, dari Rp 5 triliun menjadi Rp 5,2 triliun di APBD-P.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB H Supran mengatakan, penambahan pasti ada di dalam Rancangan ABPD-P. Akan tetapi semuanya masih sebatas rencana. a�?Semua sifatnya masih perencanaan,a�? katanya, kemarin (12/6).

Dijabarkannya, untuk pendapatan, akan ada beberapa sumber pendapatan daerah. Diantaranya, kekurangan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 39 miliar sudah masuk, yang merupakan piutang daerah. Ada Rp 19 miliar dari kekurangan bayar untuk DAK tahun 2016, tambahan pajak rokok Rp 40 miliar, dan kekurangan DAU tahun sebelumnya sekitar Rp 130 miliar. Untuk yang terakhir, ia tidak berani memastikan angkanya. Tapi yang jelas akan ada penambahan DAU, atas kekurangan tahun 2016, akibat penyerahan kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. a�?Tapi itu semua masih harus menunggu pengesahan APBN Perubahan,a�? kata Supran.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selain itu, juga akan masuk pembayaran piutang dividen sebesar Rp 89 miliar dari PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Perhitungan itu merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas piutang yang belum terbayar sejak 2011-2016. Untuk masalah itu, PT DMB sendiri sudah bersurat. Mereka akan menjawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir Juni mendatang. Ia optimis piutang itu akan masuk, karena pemprov masih punya tagihan piutang di DMB. Selain itu, juga akan ada dividen lain yang sudah ditargetkan di 2017 sebesar Rp 16 miliar dari PT DMB. Dan itu semua belum termasuk hasil penjualan 6 persen saham Pemprov di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). a�?Bukan (dari penjualan saham), kita tidak bicara itu,a�? katanya.

Untuk penjualan saham, pemprov harus mendengar penjelasan terlebih dahulu dari PT DMB. Terutama yang dibicarakan saat ini adalah daerah akan mendapat hak dari PT DMB, sesuai hasil pemeriksaan BPK. a�?Dia (DMB) harus membayar 89 miliar,a�? tegas Supran.

Dengan adanya penambahan rencana pendapatan itu, maka rencana belanja daerah juga ada penambahan belanja program yang sudah direncanakan dan akan dialokasikan pada APBD-P. Seperti untuk penanggulangan kemiskinan dan sebagainya. Total belanja direncanakan sebesar Rp 5,2 triliun.

Sementara untuk, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 mencapai Rp 320 miliar. Angka tersebut cukup besar. Tapi menurutnya itu dari kekurangan bayar DBH Rp 130 miliar. Kemudian kekurangan bayar DAU Rp 80 miliar yang masuk di akhir tahun. Dana itu tidak terpakai karenaA� pemerintah pusat terlambat mentransfer ke kas daerah. Karena itu ia meminta kepada Direktur Perimbangan Keuangan,A� Kementerian Keuangan tidak memberikan sanksi kepada pemprov. a�?Mereka memberikan uang 31 Desember jam empat sore, bagaimana daerah bisa belanja,a�? katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, pengajuan RAPBD-P 2017 ke dewan belum dilakukan. Ini karena masih menunggu Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda pulang umrah. Eksekutif sendiri merasa sudah siap karena perencanaanya sudah hampir rampung. a�?Kita sudah, ya 90 persenlah,a�? katanya.

Meski demikian, sejak kemarin sudah mulai ada rapat-rapat dengan pimpinan dewan untuk membahas agenda-agenda rapat. Karena target pemprov minggu pertama bulan Agustus RAPBD itu harus sudah diketok.

Terkait piutang dividen PT NNT, pihaknya sudah memanggil Direktur PT DMB untuk menjelaskan kapan pembayaran seluruh hak-hak daerah yang ada. Tapi mereka meminta waktu sampai akhir Juni mendatang untuk menyelesaikannya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka