Ketik disini

Headline Metropolis

Soal Sekolah Lima Hari, Kadisdikbud NTB : Anak-anak Miskin Bisa “Mati”

Bagikan

MATARAM-Program sekolah lima hari yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat dilema pemerintah daerah. Bila kebijakan itu benar-benar diterapkan, banyak sekolah yang akan kelimpungan. Mengingat kondisi pendidikan di daerah yang belum merata.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Muhammad Suruji mengatakan, dalam uji publik yang dilakukan kementerian beberapa waktu lalu, dengan mengundang pejabat daerah setingkat kepala bidang dan kepala sekolah, 80 persen peserta uji publik itu menyatakan keberatan dengan program sekolah lima hari.

Beberapa alasan yang diutarakan, di antaranya ruang belajar sekolah masih kurang, sehingga dengan terpaksa masih menerapkan double shift. Jika sekolah masuk hingga sore hari, maka para siswa yang masuk pada shift dua akan belajar sampai malam. Shift pertama mulai belajar dari pukul 07.00 hingga 16.00, sementara shift kedua mulai belajar jam 16.00 sampai jam 21.00 malam.

a�?Kan tidak mungkin siswa belajar sampai malam,a�? katanya.

Alasan lainnya adalah kondisi geogerafis yang sangat luas, terutama di daerah terpencil seperti di pedalaman Kalimantan. Para siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh, jarak kampung ke sekolah bisa sampai 10 km.

a�?Kalau anak-anak sekolah sampai seore, terus bagaimana pulangnya?a�? kata Suruji.

Sementara Pemprov NTB, memberikan pandangan bagaimana nasib para siswa miskin bila sekolah sampai sore hari. Mereka berangkat jam enam pagi tanpa sarapan, kemudian pulang jam empat sore, dan baru sampai rumah pukul lima sore. Selama itu mereka tidak memiliki cukup bekal makanan. Kadang uang belanja mereka pun tidak punya.

a�?Anak-anak miskin bisa mati kalau sekolah sampai jam empat,a�? katanya.

Jika sekolah harus menyediakan makan siang, ia sangat setuju. Tapi masalahnya sumber anggarannya tidak ada. Biaya yang dibutuhkan akan sangat besar.

Jadi menurutnya, masalah itu tidak penting diurus oleh pemerintah. Siswa mau belajar sampai jam empat, jam delapan, jam 10 malam, biasa saja. Di pondok saja 24 jam tapi harus dipertimbangkan dengan matang. Kondisi daerah juga diperhatian. Menurutnya, yang harus diurus pemerintah adalah kekurangan guru, kekurangan sarana dan prasrana. Dua persoalan itu sangat mendasar untuk diperhatikan pemerintah pusat.

a�?Ini dulu yang diutamakan. Kalau soal otak atik jam pelajaran, tidak usah jadi menteri saja bisa,a�? katanya.

Menurutnya, sekelas menteri tidak perlu sampai mengatur jam sekolah. Sebab, tidak terlalu urgen untuk peningkatan mutu. Dengan lima hari sekolah, anak-anak akan dipaksa belajar dari jam tujuh sampai jam empat. Padahal jam 11 pagi para siswa mulai lemas. a�?Bagaimana mau meningkatkan mutu pendidikan?a�? kata mantan Kepala BKD itu.

Dengan kondisi ini, ia menyimpulkan bahwa akan banyak sekolah tidak bisa menerapkan program lima hari itu. Terutama sekolah yang double shift karena kekurangan kelas. Mereka otomatis tidak bisa.

Seperti di Pulau Sumbawa banyak sekolah yang baru dua tiga tahun dibangun, mereka masih kekurangan ruang belajar sehingga menerapkan double shift. Kadang hanya tiga ruang kelas sementara rombongan belajar enam. Kelas satu dua, kelas duanya dua dan kelas tiganya dua. Sehingga mau tidak mau harus shift-shiftan.

a�?Apa mau kita larang orang sekolah? Suruh terima satu-satu, mana ada kamusnya SMA itu terima satu rombel. Berarti tidak ada penjurusan dong,a�? katanya.

Bila itu terjadi, menurut Suruji kebijakan sekolah lima hari hanya akan merusak pendidikan. Sebab, anak yang bakat IPA dipaksa gabung sama siswa IPS, kemudian dipaksa masuk dengan anak kelas bahasa, atau dipaksa masuk dengan siswa yang bakat minatnya beda.

a�?Ini sudah tidak benar. Sebab, pendidikan SMA itu ada penjurusan berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki,a�? katanya.

Meski begitu, jika sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, maka daerah mau tidak mau pasti akan menjalankan. Dengan catatan akan menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa menolak kebijakan pusat, karena sudah menjadi satu kesatuan.

a�?Kita (pemerintah) tidak boleh menolak, yang boleh menolak hanya orang yang demo di jalan,a�? katanya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka