Ketik disini

Headline Metropolis

Gubernur NTB Minta Kebijakan Sekolah Lima Hari Dikaji Ulang

Bagikan

MATARAM–Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengingatkan agar kebijakan sekolah lima hari tidak sekadar coba-coba. Sebab, anak-anak yang menempuh pendidikan tidak bisa diperlakukan macam kelinci percobaan. Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan Mendikbud ini harus didasari kajian yang lebih dari sekadar matang.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, hal yang perlu dipastikan adalah ketika para siswa tidak berada di sekolah. Maka harus dipastikan mereka berada di mana. Sebab, dengan sekolah lima hari, maka akan ada dua hari para siswa tidak belajar di sekolah.

Ide dari gagasan tersebut menurut TGB adalah memberikan waktu lebih banyak anak bersama keluarga di akhir pekan. Maka untuk itu, harus ada pertimbangan yang matang atau pendampingan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya sekedar ajang uji coba kebijakan.

a�?Kalau kebijakan itu trial and error, kalau uji coba misalnya, sedangkan inikan menyangkut anak didik kita,a�? katanya, kemarin (13/6).

Ia mencontohkan, penerapan lima hari kerja untuk pegawai yang harusnya lebih mudah saja dalam hal pelaksanaan, belum sepenuhnya bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Sebab, banyak perbedaan-perbedaan kondisi objektif, juga ada kebiasaan yang berbeda, termasuk kebiasaan masyarakat mengakses layanan publik.

a�?Kalau untuk birokrasi saja lima hari kerja itu masih belum bisa diterapkan secara utuh di Indonesia, maka untuk pendidikan harusnya lebih hati-hati,a�? kata TGB.

Menurutnya, assessment tehadap kebijakan sebelum dikeluarkan harus memperhitungkan segala faktor yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, Pemprov NTB sendiri belum pernah melakukan kajian secara khusus terkait masalah ini. Sehingga ia akan bicara dulu dengan dewan pendidikan serta pihak terkait. Hasilnya nanti akan menjadi masukan dari NTB kepada pemerintah pusat.

a�?Saya tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Kami akan mendiskusikan dengan para pemangku amanah dan secepatnya kami akan memberikan masukan kepada menteri pendidikan,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah NTB H Nasaruddin mengatakan, dalam kebijakan itu madrasah tidak ikut diatur oleh Kemendikbud. Tapi terlepas dari itu semua, masalah itu menjadi tantangan bagi dunia pendidikan ke depan. Karena fasilitas untuk belajar lima hari belum memadai.

a�?Bagaimana anak-anak bisa betah belajar sampai sore di tempat seperti itu di NTB,a�? katanya.

Jika fasilitas memang sudah memadai, maka tidak masalah. Seperti fasilitas belajar yang memadai, ketersediaan makanan dan alat pendukung lainnya. Semua itu harus disiapkan sebelum diterapkan sekolah lima hari.

Menurutnya, banyak sekali dampaknya bila kebijakan itu diterapkan. Komponen-komponen pendidikan akan berubah. Sehingga Kemenag mengharapkan jam pelajaran masih sama seperti sebelumnya, sambil mempersiapkan pola seperti itu.

a�?Memang ada madrasah yang sudah siap untuk itu, tapi madrasah kita banyak sekali di NTB yang masih memprihatinkan,a�? katanya.

Madrasah-madrasah di daerah belum siap sama sekali, karena fasilitas dan daya dukung tidak memungkinkan. Karenanya, Kemenag sendiri akan tetap menerapkan pola pendidikan sama seperti biasa, enam hari dari pagi sampai siang. Tapi Kemenang juga akan tetap lihat perkembangan, jika benar-benar siap maka bukan tidak mungkin akan mendukung.

a�?Kita menyesuaikan diri dululah intinya,a�? kata mantan Kepala Kemenag Lombok Timur itu. (ili/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka