Ketik disini

Selong

Kades Labuhan Haji Protes Pembangunan Rumah Sakit Islam Kita

Bagikan

SELONG-Rencana Pemkab Lombok Timur (Lotim) membangun Rumah Sakit Islam Kita dipertanyakan. Lantaran, lahan lokasi pembangunan RSI ini diklaim sebagai tanah milik warga desa anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di Labuhan Haji. Kades Labuhan Haji Saprudin bahkan berencana menggugat Pemda Lotim terkait penggunaan lahan KUD untuk lokasi pembangunan RSI Kita.

a�?Karena itu merupakan lahan milik KUD. Saya anggota koperasi di sana dan tahu betul bagaiamana awalnya tanah itu, sekarang tiba-tiba ini kok jadi tanah milik Pemda,a�? kata dia kepada wartawan kemarin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sehingga, Saprudin mengaku siap menggugat Pemda Lotim untuk mempertanyakan masalah kepemilikian lahan sekitar satu hektare tersebut. Karena, lahan ini menurutnya harus diperjelas siapa kepemilikannya. Lahan ini sudah bertahun-tahun diamanfaatkan oleh pihak KUD. Namun tiba-tiba kini tanah tersebut diambil alih oleh Pemda Lotim dan dihibahkan ke Yayasan RSI Kita untuk pembangunan rumah sakit.

A�a�?Pemda di sini mengambil alih lahan secara sepihak,a�? tudingnya.

Menanggapi hal ini, Asisten I Setda Lotim M Juaini taufik memberikan penjelasannya. Menurutnya tahun 2015 lalu sudah ada penyerahan dari pihak yang memanfaatkan terakhir yani KUD Kurnia kepada Pemda Lotim. Koperasi di sini ditegaskannya statusnya hanya pemanfaat.

a�?Setelah kami cek di BPN, asal muasal kepemilikan tanah itu adalah tanah milik warga Cina (Tionghoa). Status tanah tersebut adalah tanah yang ditinggalkan warga Cina,a�? jelas Taufik.

Sehingga berdasarkan Kepres 23 tahun 2004 yang berkewenangan mengatur tanah kosong seperti kasus tersebut adalah kewenangan negara. Satu diantara Sembilan kewenangan pemerintah itu diserahkan kepada kepala daerah dalam hal ini oleh Bupati. a�?Inilah yang kemudian ditetapkan menjadi aset daerah sesuai prosedur. Saya yang mengurus itu sehingga ini memang menjadi aset daerah,a�? jelasnya.

Sehingga ditekankannya bahwa status lahan tersebut adalah tanah negara. Sehinga tidak seperti yang diklaim KUD yang hanya memanfaatkan. Tidak ada hak yang melekat di atas tanah itu. Sehingga itu menjadi tanah negara bebas namun itu diserahkan ke Pemda dalam hal itu bupati. a�?Dan bupati sudah mengusulkan kepada BPN agar ini menjadi aset Pemda dan itu sudah keluar sertifikat hak pakai tahun 2017 untuk Pemda,a�? terangnya. (ton/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka