Ketik disini

Headline Selong

Soal Pembangunan RSI Kita, Pemkab Lotim Dinilai Kurang Sosialisasi

Bagikan

SELONG-Persoalan lahan Rumah Sakit Islam (RSI) Kita ini mendapat perhatian DPRD Lombok Timur. Wakil Ketua DPRD Lotim H Daeng Paelori menilai masyarakat boleh-boleh saja berniat untuk menggugat Pemda Lotim. Karena menurutnya masyarakat bisa seperti itu akibat tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan rumah sakit tersebut.

a�?Kekeliruan kita selama ini adalah Pemkab suka-suka saja membangun dari atas tanpa melibatkan masyarakat. Di sana poinnya sehingga saya pikir wajar mereka menggugat,a�? ujarnya.

Karenanya Masyarakat Labuhan haji dalam hal ini Kades menurutnya seperti ini karena ketidaktahuan mereka bagaimana proses tanah yang dulunya dikelola selama berpuluh-puluh tahun dan tiba-tiba menjadi aset Pemda. Sehingga, penting bagi Pemkab Lotim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Karena, meskipun niat Bupati bagus, tapi prosesnya juga harus dilakukan dengan baik juga. Terkait lahan yang kini menjadi persoalan, Daeng Paelori juga membeberkan bahwa lahan yang dihibahkan ke Yayasan RSI Kita ini juga menjadi temuan BPK. a�?Saya yang menerima LHP BPK, itu tidak dibenarkan karena daerah menghibahkan lahan ke yayasan yang belum berumur minimal tiga tahun,a�? ungkap pria yang juga Ketua DPRD Lotim tersebut.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sehingga, kita nantinya ada Yayasan lain yang meminta hibah aset Pemda tentu ini akan menjadi persoalan karena Pemda tidak mampu memenuhinya. a�?Makanya saya tegaskan beberapa waktu lalu, boleh membangun Rumah Sakit ini tapi daerah yang punya bukan yayasan,a�? ucap daeng Paelori yang juga menjadi warga Labuhan Haji.

Jika Rumah Sakit ini menjadi milik Pemda, Daeng Paelori menjelaskan daerah akan lebih mudah bertanggung jawab. Sehingga anggota DPRD Lotim juga menurutnya bisa membantu penganggaran melalui APBD. Tidak hanya menggunakan dana Bazda seperti saat ini.

a�?Kalau memang itu milik daerah, kami tidak segan-segan menganggarkan. Mau ratusan miliar pun nggak masalah. Nanti direkturnya di fit dan Proppert Test,a�? ucapnya. Namun demikian, Daeng Paelori mengaku bukan berarti masyarakat Labuhan Haji menolak pembangunan RSI Kita. Semua menurutnya mendukung. Hanya saja ini ini akibat ketidaktahuan mereka dan juga tidak dilibatkan. a�?Niat kita sama untuk berbuat baik kepada masyarakat,a�? tandasnya.

Sebelumnya, Kades Labuhan Haji Saprudin mempertanyakan niat Pemkab membangun rumah sakit di atas lahan satu hektare. Karena menurutnya lahan tersebut merupakan milik KUD Labuhan Haji. Selain itu, ia juga mempertanyakan izin pembangunan rumah sakit tersebut karena selama ini belum ada pemberitahuan kepada Kepala Desa. a�?Saya pikir ini pengambil alihan sepihak,a�? tudingnya.

Namun, Asisten I M Juaini Taufik menegaskan bahwa lahan tersebut adalah tanah negara. Kewenangan pemanfaatan lahan itu diserahkan ke Pemda dalam hal itu bupati. Bupati sudah mengusulkan kepada BPN agar ini menjadi aset Pemda dan itu sudah keluar sertifikat hak pakai tahun 2017 untuk Pemda. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka