Ketik disini

Metropolis

14 ASN “Malas” Dihari Pertama Kerja Bisa Dapat Sanksi Tambahan

Bagikan

MATARAM-Data ke 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk tanpa keterangan pada hari pertama libur Lebaran dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Nama-nama pegawai itu sudah diserahkan langsung ke kementerian pada Senin (3/7). Ada kemungkinan kementerian juga akan memberikan sanksi kepada mereka.

a�?Jadi tidak hanya pemprov yang memberikan sanksi tetapi juga pemerintah pusat,a�? kata Kepala Biro Humas Setda NTB H Irandi Kusuma, kemarin (4/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Penyerahan data mereka yang malas merupakan permintaan pemerintah pusat langsung. Karena hal itu berlaku di seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi diminta data tingkat kehadiran para ASN. Meski demikian, ia tidak tahu persis sanksi seperti apa yang akan diberikan. Sebab bisa jadi itu akan menjadi catatan khusus kementerian kepada pegawai tersebut.

Berdasarkan hasil sidak tim, tingkat kehadiran ASN cuti bersama pasca-Lebaran cukup tinggi yakni 93,47 persen dari 6.658 orang ASN, tidak termasuk guru SMA/SMK karena mereka masih libur. Sementara tingkat ketidakhadiran sebesar 6,53 persen. Terdiri dari tidak masuk dengan keterangan sebanyak 6,32 persen. Mereka cuti dengan alasan penting seperi izin umrah, sakit dan rawat inap di rumah sakit. Ada juga yang sedang tugas belajar. Sedangkan ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan hanya 0,21 persen atau 14 orang di sembilan SKPD.

Sedangkan tim Pemprov NTB sendiri sudah menyerahkan nama-nama pegawai yang membolos kepada Gubernur NTB untuk selanjutnya diberikan sanksi khusus pada mereka. Dijelaskannya, pemberian sanski tersebut bersifat khusus karena berkaitan dengan cuti libur Lebaran. Sedangkan pembinaan lain tentu akan mengikuti aturan yang berlaku.

a�?Semua tentu mengacu pada undang-undang yang berlaku,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H Fathurrahman mengatakan, data yang dikirim ke pemerintah pusat itu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan cuti bersama pasca-Lebaran. Selain itu tentu sebagai data kementerian mengenai tingkat kehadiran ASN di masing-masing provinsi.

a�?Sanksi disesuaikan dengan aturan yang ada,a�? kata Fathurrahman.

Berdasarkan laporan dari masing-masing dinas, ke 14 ASN yang bolos di hari pertama sudah mulai masuk kerja di hari kedua. Para pegawai bolos itu berasal dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, satu orang pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, dua orang pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri), satu orang dari Dinas Koperasi dan UMKM, dua orang dari Dinas PU, satu orang dari Dinas Perindustrian, dua orang dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, satu orang dari Dinas Pertanian, dua orang dari Dinas Peternakan, dan dua orang dari Sekretariat DPRD NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka