Ketik disini

Headline Metropolis

KSB dan Sumbawa Belum Setujui Rencana Penggabungan BPR NTB

Bagikan

MATARAM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembalikan berkas Pemprov NTB terkait usulan penggabungan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Penolakan itu lantaran dua daerah yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa belum setuju.

Sesuai Perda NTB Nomor 10 tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR menjadi PT Bank BPR NTB, semua daerah pemilik saham harus memberikan persetujuan. Itu dibuktikan dengan berkas RUPS yang menyepakati penggabungan BPR. Sehingga, penggabungan Bank BPR baru bisa dilakukan bila ada persetujuan dari semua bupati atau wali kota. Selama syarat itu tidak dipenuhi OJK tidak bisa menyetujui.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kepala OJK wilayah NTB Yusri meminta kepada pemprov untuk melengkapi lagi persyaratan yang belum lengkap itu. Terutama persetujuan dari dua kabupaten yakni Sumbawa dan KSB.

a�?Kalau persetujuan itu tidak ada, tentunya proses konsolidasi ini tidak bisa dilanjutkan, karena itu mutlak, sangat mendasar sekali,a�? katanya.

Pengembalian berkas tersebut dilakukan pada bulan puasa lalu, dan saat ini OJK tengah menunggu proses perbaikan persyaratan dari pemprov. Menurutnya, semakin cepat tim melengkapi maka semakin baik. Karena OJK baru akan memproses bila semua syarat dipenuhi.

a�?Kita tidak bisa kalau itu belum dipenuhi,a�? katanya.

Dengan dikembalikannya berkas maka nama-nama calon direksi otomatis belum bisa diterima, karena merupakan satu paket. Menurut dia, ini ibarat rumah, jika tidak ada bangunan rumah tentu tidak bisa disiapkan penghuninya.

a�?Belum bisa karena itu direksi untuk konsolidasi,a�? katanya.

Menurutnya, bisa saja yang menggabungkan diri hanya enam daerah, tanpa melibatkan KSB dan Sumbawa. Tapi tentu harus ada dasar hukumnya, dengan kata lain aturan yang mengatur tentang penggabungan BPR itu harus diubah. Sementara perda saat ini harus mendapat persetujuan dari delapan daerah pemilik BPR.

a�?Karena dasar hukumnya seperti itu,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Manggaukang yang dimintai komentar tidak mau memberikan penjelasan. Ia menolak diwawancarai terkait masalah PT BPR NTB. a�?Ndak komen saya, nggak, nggak,a�? katanya sambil melambaikan tangan.

Tapi dalam perbincangan santai saat didesak wartawan Manggaukang mengaku, pemprov tidak akan mengubah perda yang sudah ada dengan menyisihkan dua kabupaten tersebut.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan kedua kabupaten. Dalam waktu dekat akan ada solusi.

Ia menargetkan dalam beberapa pekan ke depan pimpinan dua daerah akan mau tanda tangan. Setelah itu, pemprov akan mengirim kembali ke OJK.

Menurutnya, ada beberapa hal yang belum disetujui kedua pemda itu sehingga belum mau memberikan persetujuan. Salah satunya terkait persoalan direksi.

a�?Itu saya punya pekerjaan untuk menyelesaikan,a�? katanya.

Solusi dari kebutuntuan itu adalah komunikasi dan akan kembali dijelaskan terkait perda, termasuk calon komisaris yang miskomunikasi akan diperbaiki. Selain itu, ada kemungkinan pemprov juga akan menambah calon direksi, sehingga lebih banyak calon yang akan ditampung. Ia optimis, kedua pemda itu akan setuju.

a�?Sumbawa dan KSB sudah ada komunikasi mereka bilang ya,a�? kata Sekda. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka