Ketik disini

Headline Sumbawa

KSB dan Sumbawa Tagih Duit Penjualan Saham PT MDB

Bagikan

SUMBAWAa��Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertanyakan hasil penjualan saham PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Hingga kini, dua daerah yang memiliki saham di perusahaan patungan tersebut belum menerima dana bagi hasil penjualan saham.

MDB merupakan perusahaan patungan antara PT Multi Capital dengan PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Keduanya kemudian membentuk konsorsium bersama membentuk MDB mengakuisisi 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Di tengah jalan, seiring penjualan saham PTNNT ke PT Amman Mineral Internasional (AMI), MDB kemudian melakukan hal serupa, melepas 24 persen saham yang dikuasai sejak beberapa tahun terakhir.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”87″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?a��Kalau dana bagi hasil penjualan saham MDB itu belum. Mudah-mudahan Agustus mendatang sudah ada,a��a�� kata Bupati Sumbawa Barat Dr H Musyafirin.

Bupati mengakui, saat pertemuan dengan Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu soal deviden DMB kepada tiga pemerintah daerah, persoalan ini sempat dibahas.

a�?a�� Sebagian sudah masuk, mudah-mudahan Agustus sudah ada kejelasan. Yang sudah ada itu, pembagian deviden DMB sejak tahun 2012 sampai 2015. Dan itu sudah selesai,a��a�� akunya.

Khusus untuk deviden PT DMB kepada tiga pemda sejak tahun 2012 sampai 2015 lalu, masing-masing pemilik saham sudah menerima sesuai mekanisme pembagian. Pemprov NTB mendapatkan deviden Rp 89 miliar lebih. Pemda KSB Rp 84 miliar lebih dan Pemda Sumbawa Rp 47 miliar lebih.

a�?a��Kalau untuk deviden itu sudah tidak ada masalah. Nah kalau ditanya soal dana bagi hasil, itu belum.Tapi memang sempat dibahas juga dalam RUPS beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan Agustus tuntas,a��a�� katanya.

Terkait adanya perbedaan penerimaan antara KSB dengan Pemprov NTB, bupati tidak menampik bahwa sebelumnya KSB sudah mengambil bagian terlebih dahulu. Karenanya, saat RUPS deviden yang diterima KSB dengan Pemprov NTB berbeda.

a�?a��Yang jelas, deviden yang diterima masing-masing kabupaten itu sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),a��a�� katanya.

Terkait rencana penyertaan modal DMB ke PT Bank NTB, bupati mengaku sampai saat ini KSB belum mengambil sikap resmi. Pemda KSB sampai saat ini posisinya masih menunggu.

a�?a��Kalau untuk penyertaan modalnya, kita tunggu dulu. Setelah benar-benar PT Bank NTB menyelesaikan proses transisi dari bank konvensional ke bank syariah, baru kita akan ambil sikap,a��a�� tandasnya.

Orang nomor satu bumi penghasil tembaga dan emas ini juga tidak menampik, penyertaan modal juga mencakup tentang rencana pengembangan depot gas dermaga Labuan Lalar.

a�?a��Saya pikir mereka juga bisa berkiprah di situ (pembangunan gas), kenapa tidak nantinya di Labuan Lalar akan dibangun stasiun gas elpiji,a��a�� katanya.

Selama ini depo gas untuk Pulau Sumbawa dipusatkan di Bima. Dengan jarak yang cukup jauh untuk melayani Sumbawa dan Sumbawa Barat tentunya akan memakan waktu cukup lama.

a�?a��Kalau mereka bisa buat satu lagi di Labuan Lalar, itu lebih bagus. Nanti bisa melayani Sumbawa dan KSB. Bahkan kalau nanti pabrik smelter dibangun di KSB, tentu kebutuhannya jauh lebih besar,a��a��katanya.

Dihubungi terpisah anggota Komisi II DPRD Sumbawa Salamudin Maula mempertanyakan kelambatan pemberian hasil penjualan saham ini.

”Ini kan menjadi hak pemerintah daerah. Kalau memang sudah dijual, ya jangan diendap-endapkan lagi. Serahkan saja ke pemda uangnya agar bisa digunakan untuk pembangunan,” katanya.

Dikatakan, transaksi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) ke PTAMI telah selesai pada Juni 2016. PT DMB sendiri telah melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada akhir Januari 2017 lalu dan operator tambang Batu Hijau juga sudah berganti dari PT NNT ke PT AMNT.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa lainnya M Yamin berharap agar uang hasil penjualan saham itu tidak sengaja ditahan.

A�”Jangan seperti uang deviden terhutang yang sebesar Rp 47 miliar itu, sengaja diendapkan sejak berbulan-bulan. Setelah berbagai upaya ditagih oleh anggota dewan, baru dibayarkan. Kalau selama ini disimpan di Bank, tentu ada bunganya. Kita pertanyakan juga,” kata Yamin.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa Rachman Alamudy mengatakan, jika terealisasi dalam waktu dekat, hasil penjualan saham itu akan dialokasikan di APBD Perubahan 2017. Kalau lewat dari APBD Perubahan 2017 berarti akan masuk sebagai silpa dan akan dialokasikan di APBD tahun berikutnya. (far/jar/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka