Ketik disini

Headline Politika

Peraga Kampanye Tak Sesuai Aturan, Pemda Jangan Tutup Mata!

Bagikan

MATARAM-Jelang Pilkada serentak NTB 2018, atribut alat peraga kampanye (APK) kian marak. Meski belum ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), para kandidat sudah mulai berlomba-lomba memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mulai dari memasang baliho, spanduk, dan lainnya di lokasi yang dianggap strategis.

 

Sayangnya, pemasangan APK ini dinilai ugal-ugalan tanpa memperhatikan tata ruang kota. Ada yang memakan trotoar jalan, hingga memasang di sekitar fasilitas publik seperti di lokasi peribadatan yang seharusnya bebas dari unsur perpolitikan.

Tak ayal, hal ini pun mendapat sorotan tajam dari para anggota dewan di Udayana. Khususnya kepada tim dari masing-masing kandidat bakal calon. Baik untuk Pilgub NTB hingga Pilkada di tiga kabupaten/kota. Sebab pemasangan ini dinilai telah merampas hak pengguna jalan dan merusak pemandangan.

 

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB M Khuwailid mengaku pihaknya belum bisa mengawasi APK yang tersebar. Lantaran, kandidat belum terdaftar sebagai calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota yang akan berkontestasi di Pilkada serentak NTB 2018.

Menurutnya, saat ini pengawasan baliho, spanduk yang memakan hak pengguna jalan berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 

a�?Saat ini yang harus mendorong penertiban APK, baliho, spanduk dan lainnya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,a�? ujarnya singkat, kemarin (3/7).

 

Namun, ketika para kandidat sudah terdaftar sebagai calon, maka Bawaslu melarang pemasangan APK di lokasi mana pun yang dilarang. Baik di ruang publik maupun privat. Termasuk posko tim sukses dan relawan. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pilkada. Jika nantinya, imbauan persuasif ini tidak diindahkan, maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menidaklanjuti.

 

Seperti diketahui, sejumlah kandidat bakal calon telah memasang baliho dan spanduk. Kebanyakan pemasangan dilakukan di lingkungan publik hingga memakan trotoar jalan. Tak hanya baliho bergambar Hj Siti Rohmi Djalilah. Ada pula baliho Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, hingga anggota dewan Senayan Dr Zulkieflimansyah memasang APK yang memakan hak pengguna jalan.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menambahkan, siapa pun harus menaati peraturan. Bukan saja pemasangan baliho di atas trotoar jalan yang harus ditertibkan. Bahkan pedagang kaki lima juga demikian.

 

a�?Harus ditertibkan, bukan saja baliho tapi juga pedagang,a�? ungkapnya.

 

Menurutnya, saat ini untuk pemasangan APK sah-sah saja dilakukan sepanjang tidak mengganngu ketertiban umum. Sebab, KPU dan Bawaslu juga belum menetapkan atau mengawasi kapan pengaturan pemasangan APK. Sehingga memasang APK di depan Islamic Center contohnya, merupakan lokasi strategis yang dilihat tim sukses masing-masing kandidat.

 

a�?Itu bagian dari strategi, jadi masih sah-sah saja. Sekarang kan ibarat masih di ruang hampa aturan, siapa saja bisa,a�? terang Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) NTB ini.

 

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP NTB Ruslan Turmuzi menyorot pemasangan baliho tanpa memerhatikan hak pengguna jalan. Dia juga menilai hal itu merusak pemandangan. Ia meminta kepada pemerintah provinsi dan kota melalui dinas terkait untuk bertindak tegas menertibkan. Tidak menutup mata dengan membiarkan baliho terpasang di lingkungan peribadatan, yang seharusnya bersih dari situasi politik.

 

a�?Kita sesalkan itu saja, sejak awal puasa hingga Lebaran masih terpasang,a�? tegasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar