Ketik disini

Praya

Kades di Lombok Tengah Dipersilakan Pungut Biaya Prona

Bagikan

PRAYA-Kabar gembira bagi 127 kepala desa (kades) di Lombok Tengah (Loteng). Saat ini, pemimpin akar rumput tersebut, boleh menarik biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program prona. Namun, tidak boleh lebih dari Rp 350 ribu per sertifikat.

a�?Silahkan para kades, mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini,a�? seru Sekda HM Nursiah, kemarin (4/7).

Kebijakan tersebut diterapkan, terang Nursiah setelah tiga kementerian mengeluarkan keputusan bersama, beberapa waktu lalu. Ketiga kementerian yang dimaksud yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

a�?Kami sudah menerima tembusan surat keputusan yang dimaksud,a�? beber orang nomor satu dijajaran birokrasi Gumi Tatas Tuhu Trasna itu.

Sekarang, tekan Nursiah para kades tidak perlu was-was dan takut lagi, untuk menarik biaya prona. Jika ada desa yang memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang, pengurusan prona, maka tinggal menyesuaikan saja. Yang terpenting, biaya yang ditarik tidak boleh lebih dari Rp 350 ribu. a�?Itu saja,a�? katanya.

Jika ada yang melanggar, ancam Nursiah maka akan berhadapan dengan hukum. Karena, hajat dari biaya tersebut yaitu, untuk memenuhi kebutuhan operasional pengurusan prona. Sebut saja, biaya pertemuan,A� pemberkasan, pengadaan pal atau tapal batas, hingga pembelian meterai.

Sebelumnya, kata Nursiah kades dan aparatur pemerintah desa memang kedapatan menarik biaya prona. Namun, itu illegal. Wajar saja, karena tidak ada aturan yang membolehkannya. Sehingga, tidak sedikit mereka terseret kasus hukum. a�?Agar para kades tahu, kami akan menyurati mereka semua,a�? ujarnya.

Tahun ini pun, tambah Nursiah ada tiga desa yang menerima program prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya. Meliputi, Desa Jago, Bunut Baok dan Desa Mertak Tombok. Ia berharap, desa-desa lain menyusul. Dengan begitu, lahan warga memiliki alas hak kuat dimata hukum.

a�?Yang sempat bermasalah soal prona itu adalah, Desa Lajut. Kadesnya sudah dijebloskan ke jeruji penjara,a�? kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Hasan Basri, terpisah.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka