Ketik disini

Metropolis

Angkutan Online di NTB Dapat Lampu Hijau

Bagikan

MATARAM– Permasalahan antara pengusaha angkutan konvensional dan angkutan online pun akhirnya menemui kesepakatan akhir. Ini setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, kemarin (6/7).

Hasilnya, disepakati beberapa poin yang harus dipatuhi perusahaan kendaraan online. Sebelum hal tersebut dipenuhi, maka kendaraan online dilarang beroperasi.

“Ada beberapa penekanan yang harus dipatuhi,” ujar L Bayu Windya, Kadis Perhubungan NTB, kemarin (6/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Ia menuturkan, ada 11 poin yang harus dipenuhi perusahaan transportasi online. Baik itu terkait fisik kendaran, perizinan, hingga pengemudi kendaraan. Selain itu juga, untuk menghindari gesekan ada beberapa penekanan yang diberikan. Seperti penentuan batas atas dan bawah tarif ditentukan oleh Pemprov NTB, bukan oleh operator.

a�?Penentuan tarif batas bawah sebesar Rp. 3.700/km dan tarif batas atas sebesar Rp. 6.500/km,a�? sambungnya.

Selain itu, jumlah kuota kendaraan pun ditentukan oleh Pemprov NTB. Dishub belum memikirkan terkait pembatasan. Hal tersebut masih dihitung terlebih dahulu, jika kunjungan ke NTB mengalami kenaikan, maka otomatis akan ada penambahan kuota kendaraan. Kendaraan online juga diwajibkan memiliki kantor perwakilan yang digunakan sebagai unit layanan pengaduan pelanggan.

a�?Stiker juga akan ditempel di kendaraan,a�? kata Bayu.

Ia melanjutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum atau berbentuk koperasi. Namun tidak serta merta diberlakukan bagi anggota koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK). Ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK. Selain itu juga melampirkan perjanjian kerja sama (PKS) antara anggota Koperasi dengan Pengurus Koperasi.

Selanjutnya, sebelum mengoperasikan kendaraan untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) pengurus koperasi wajib mengurus perizinan di Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Hal iniA� sesuai dengan ketentuan Permenhub nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus.

a�?Ada banyak poin yang diatur dalam permenhub tersebut,a�? pungkasnya.

Bayu menambahkan, beberapa hal juga belum dicantumkan dalam kesepakatan kemarin. Kekurangan dalam kesepakatan tersebut akan dirapatkan di kemudian hari.

Sementara itu, pengusaha Rangga Taksi, Junaedi Kasim mengaku menerima kehadiran kendaraan online. Hanya saja perusahaan angkutan online tersebut harus mengikuti semua poin yang disepakati. Jika hal tersebut belum bisa dipenuhi, ia menyarankan agar perusahaan kendaraan online tersebut jangan beroperasi.

a�?Sementara ini jangan dulu beroperasi. Kan belum dipenuhi,a�? tandasnya. (fer/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka