Ketik disini

Headline Metropolis

Tidak Ada Celah Tunda Kenaikan Gaji Dewan

Bagikan

MATARAMa��Pro kontra rencana kenaikan gaji anggota dewan tidak berpengaruh pada putusan akhir. Pemerintah Kota Mataram, sudah siap menambah a�?isi kantonga�� anggota dewan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2017 Perubahan.

Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito sendiri mengaku tidak bisa menolak usulan kenaikan gaji dewan. Karena kenaikan gaji anggota dewan sudah menjadi amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Yoh, ini sudah ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya,a�? kata Eko.

Karena itu, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti PP tersebut. Hanya saja, Eko masing enggan membeberkan berapa kenaikan gaji anggota parlemen di gedung Lingkar Selatan itu. Tetapi yang jelas, dikatakan Eko, kenaikan gaji akan di sesuaikan dengan pendapatan daerah.

Pembahasan KUA PPAS masih berlangsung sampai saat ini tidak lepas karena alotnya pembahasan kesepakatan, berapa kenaikan gaji anggota dewan. Karena itu, Eko menaksir paling tidak awal Agustus bisa tuntas.

a�?Ya targetnya akhir Juli atau awal Agustus,a�? jelasnya.

Pembahasan lain yang menjadi perdebatan dalam penyusunan KUA PPAS yakni permintaan dari wali kota untuk melakukan penyisiran pada program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak terlalu penting. Kepala OPD diminta hanya memasukan program yang sudah mendesak untuk segera direalisasikan.

a�?Jadi sepanjang program itu belum dieksekusi (pada APBD) ya kita minta tidak dimasukan,a�? tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Mataram telah bekerja cepat dengan mengajukan raperda inisiatif dewan, sebagai respon tindaklanjut PP nomor 18 tahun 2017. a�?Soal raperda keuangan dan insentif,a�? kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, kemarin.

Pengamat Politik DR Asrin menilai, kenaikan gaji anggota dewan harusnya diikuti dengan kinerja yang semakin membaik. Bukan malah semakin malas dan enggan ikut rapat sebagaimana yang kerap jadi sorotan.

a�?Karena ini sudah jadi PP, ya harus ada kompensasi atas itu dari anggota dewan yakni kinerja yang membaik,a�? kata Asrin yang juga Direktur INSAN NTB itu.

Dengan isi kantong lebih tebal, dewan harus lebih produktif lagi melakukan fungsinya. Dari legislasi, anggaran dan pengawasan. Mereka juga harus lebih rajin menyerap aspirasi dari bawah, kemudian menyuarakan hak-hak rakyat yang belum tersentuh oleh pembangunan.

a�?Jangan malah jadi ironi, gaji naik dewan malah semakin malas, ya kita tidak berharap begitu,a�? tandasnya. (zad/r3)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka