Ketik disini

Headline Kriminal

Honorer Menang, Kasus K2 Dompu Jalan Terus

Bagikan

MATARAM-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi CPNS K2 Dompu. Penyidik Polda NTB terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa peneliti.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, tim penyidik telah rampung mengambil keterangan tambahan di Dompu. Beberapa keterangan telah didapatkan guna kelengkapan berkas perkara yang menjerat Bupati Dompu Bambang M Yasin.

a�?Berkasnya masih di kita (penyidik, Red), belum dikembalikan,a�? kata Tri Budi, kemarin (11/7).

BACA JUGA :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Dalam pengambilan keterangan tambahan kemarin, kata Tri Budi, terkait proses penerbitan SK CPNS. Penyidik kembali memanggil mereka yang terkait dan mengetahui proses tersebut.

Hanya saja, Tri Budi enggan membeberkan siapa-siapa saja yang diperiksa penyidik di Dompu. Yang pasti, mereka yang diperiksa merupakan orang yang sebelumnya pernah dimintai keterangan saat perkara masih berada di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

a�?Pokoknya yang mengetahui, bisa CPNS, orang dari BKD, siapa saja,a�? ujarnya.

Disinggung mengenai putusan PTUN yang memenangkan gugatan 134 CPNS yang SK pengangkatanya dicabut Bupati Dompu, Tri Budi mengatakan tidak terkait dengan proses yang dilakukan Polda NTB. Kata dia, proses di PTUN merupakan putusan untuk administrasi. Sedangkan penyidikan di Polda berada pada ranah pidana.

a�?Tidak ada hubungannya itu,a�? tegas perwira dua mawar ini.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memenangkan gugatan 134 CPNS terhadap surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati Dompu Bambang M Yasin. Imbas dari putusan ini berupa pembatalan dan tidak sahnya surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu, BKN RI bernomor F.26.30/V.88-7/60, Tanggal 7 September 2016, dan BKN Regional X Denpasar dengan nomor A�273/KR.X.K/IX/2016, Tanggal 9 September 2016.

134 orang yang SK CPNS mereka dicabut , kini tetap menjadi CPNS Dompu. Hak-hak mereka yang selama ini tertahan akibat keluarnya SK dari Bupati Dompu, pun terpulihkan.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka