Ketik disini

Headline Metropolis

Alat Peraga Kampanye Rusak Keindahan Kota Mataram

Bagikan

MATARAM-Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 belum lagi tiba. Tetapi serangan alat peraga Kampanye (APK) sudah sedemikian masif dari berbagai calon. Berbagai media dimanfaatkan untuk sosialisasi diri.

Dari tempat yang resmi sampai tempat yang dilarang. Dari Baliho-baliho gratis dan komersil sampai pohon-pohon yang dilindungi.

a�?Kita sebenarnya sudah siapkan panggung reklame,a�? kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mataram H Kemal Islam.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Selain itu, ada melalui baliho-baliho yang disiapkan perusahaan swasta. Tetapi rupanya kesadaran memanfaatkan panggung reklame oleh calon-calon tidak maksimal. Banyak diantaranya yang lebih memilih untuk melanggar. Lalu memasang semaunya. Padahal tempat itu jelas-jelas dilarang.

a�?Misal di perempatan BI, perempatan gubernur, lingkar selatan yang bundaran utama itu, dan di pohon, semua kita larang,a�? terangnya.

Mulanya, Kemal mengakui bisa memahami a�?birahia�� politik calon-calon yang tengah gencar melakukan sosialisasi politik. Tetapi, lama kelamaan karena jumlahnya yang sangat banyak hingga merusak tatanan dan estetika keindahan kota, pihaknya terpaksa bertindak tegas.

a�?Siapapun calonnya pasti akan kita tindak tegas, lihat saja akan kami buktikan (ketegasan kami) selama melanggar pasti kita tindak,a�? janjinya.

Diakui Kemal, timnya yang terdiri atas 22 satgas dan 10 tenaga teknis selama ini bekerja kerasembersihkan APK. Tetapi jika kondisi sudah sangat semerawut karena serangan alat kampanye dari bentuk stiker sampai baliho yang sangat meresahkan, bukan tidak mungkin pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP. Mereka akan turun bersama menurunkan APK di tempat-tempat ilegal.

Ketua Bawaslu NTB M Khwailid mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan penegakan aturan terkait APK. Karena masa pemilu belum tiba. Pemasangan APK dari stiker sampai baliho diberbagai tempat belum menjadi tanggung jawabnya.

a�?Belum bisa penegakan hukum karena terkait waktu (kampanye), Bawaslu belum bisa masuk,a�? kata Khuwailid.

Tetapi ia berharap pemerintah daerah, pada kasus di kota Mataram misalnya yang mulai marak dengan berbagai APK calon untuk memperkenalkan diri, bisa segera ditertibkan. Karena jika dibiarkan, sangat menganggu keindahan kota.

a�?Pemerintah daerah harus bergerak menertibkan itu, apalagi di ruang-ruang publik yang harusnya steril,a�? harapnya.

Tetapi ia memberi catatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk benar-benar netral. Tidak boleh ikut berpolitik sampai berpihak pada salah satu calon dengan alasan kedekatan dari struktural jabatan.

a�?Makanya kita adakan Gerakan Masyarakat Aparatur Sipil Negara atau Gemas NTB tidak tergoda di dalam politik,a�? ujarnya.

Diakuinya, posisi ASN kerap sulit. Apalagi pada kasus Kota Mataram dimana kepala daerahnya disebut-sebut akan ikut dalam kontestasi politik 2018. Dan sejumlah daerah lain, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah juga sama.

Tetapi ia berharap ASN bisa tetap teguh. Tidak tergoda melakukan praktik politik praktis. a�?Pembina ASN (yakni Sekda) juga harus berani bertindak tegas. Sebagai pejabat pembina kepegawaian ia harus bisa mengingatkan bawahannya tidak berpolitik. Jika itu terjadi, harus berani beri sanksi tegas,a�? terangnya.

Sekda juga diingatkan tidak bisa melindungi bawahannya berpolitik. Mendapati pelanggaran tetapi tetap diam tidak melakukan apapun.

Dikatakan Khuwailid, pejabat pembina kepegawaian bisa dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika terbukti melindungi bawahannya berpolitik. a�?Cara pengawasan ini sudah dilindungi, sehingga harapannya tidak ada negosiasi politik dengan ASN,a�? jelasnya.

Terpisah Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito meminta pada ASN untuk netral. Tidak ikut dalam politik praktis. a�?Makanya saya minta pada teman-teman ASN untuk gali ilmunya Bawaslu,a�? ujar Eko.

Ia berharap, tidak ada pelanggaran politik yang dilakukan ASN. Mengingat ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan jika terbukti ikut dalam politik praktis sangat berat. a�?Bentuknya seperti apa (pelanggaran itu) harus dipelajari, sehingga jadi acuan nanti,a�? jelasnya.

Prinsipnya ASN di Kota Mataram siap untuk menjalankan aturan yang ada. Hal ini ditunjukan dengan clearnya persoalan keterlibatan ASN di dalam agenda politik. Baik di tingkat daerah atau Nasional.

a�?Di pemilihan legislatif, eksekutif baik di daerah atau pusat, kita haruskan pastikan ASN tidak ikut di dalamnya,a�? jelasnya.

Terkait punishment bagi ASN yang terbukti off side dengan tugas dan fungsinya, Eko mengatakan beragam. Dari pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Ditanya soal sejauh mana netralitas ASN kota selama ini, Eko enggan mengomentari. Dirinya hanya mengatakan jika pihaknya masih mempelajari. a�?Nah itu yang sedang kita lihat dan pantau sekarang kan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Bawaslu,a�? tutupnya. (Zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka