Ketik disini

Metropolis

Didi: Seharusnya Tiap Tahun Gaji Anggota Dewan Naik

Bagikan

MATARAM-Wacana kenaikan penghasilan Anggota DPRD terus menjadi sorotan berbagai pihak. Meskipun kenaikan penghasilan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, namun menaikkan gaji dewan di tengah lesunya perekonomian masyarakat dianggap tidak tepat.

a�?Publik harus kritis, mereka harus tahu apa yang sudah dilakukan wakilnya di dewan ini,a�? ujar pengamat politik Doktor Asrin, kemarin.

Menurut Asrin saat ini kinerja dewan masih jarang dipantau oleh masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Karena kenaikan pendapatan dewan dengan kinerja seharusnya seimbang.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Setiap wakil rakyat kalau perlu melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Seperti ASN sekarang diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya,a�? jelasnya.

Disini, lanjut Asrin, peran masyarakat dan LSM sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana kinerja para wakil yang mereka pilih. Selain itu, masyarakat sebenarnya juga berhak untuk memberi masukan kepada wakilnya yang berada di lembaga legislatif tersebut.

a�?Satu sisi dewan ini kerjanya memang maksimal, tapi di sisi lain masyarakat juga perlu tahu apa yang mereka sudah kerjakan,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, Asrin mengatakan, di samping dana aspirasi dan gaji, ada kerja-kerja kreatif dari dewan ini yang perlu diketahui konstituennya. Misalnya saja di bidang sosial budaya, ekonomi atau lainnya.

Terpisah, Ketua DPRD Mataram Didi Sumardi mengungkapkan peningkatan pendapatan DPRD ini merupakan kosekuensi dari PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. a�?Karena ini PP, maka ini berlaku nasional. Masyarakat seolah-olah menganggap ini hanya di beberapa daerah termasuk Mataram. Ini yang harus dipahami,a�? tandasnya pada Koran ini, kemarin.

Selain itu, rencana peningkatan pendapatan DPRD ini merupakan penyesuaian karena sudah selama 12 tahun gaji dewan tidak dilakukan penyesuaian. Seharusnya, setiap tahun atau lima tahunan dilakukan penyesuaian. Karena terjadi perubahan-perubahan yang disebabkan faktor inflasi, kenaikan harga, dan lainnya.

Lebih lanjut, Didi mengatakan ini juga sebagai bentuk penataan pengelolaan keuangan secara nasional. Misalnya sistem remunisasi atau sistem penggajian kepada perangkat kelembagaan negara secara nasional. Sehingga diharapkan tercipta sistem remunisasi yang baik.

Jika kenaikan gaji dewan ini harus dibarengi dengan kinerja dewan, Didi tegas mengatakan ada standar pekerjaan yang sudah dilakukan DPRD Mataram. Bahkan secara nasional DPRD Mataram termasuk berkinerja baik, sangat produktif, dan memiliki peran dalam pembangunan daerah. a�?Ini bisa dilihat dari semua fungsi,a�? klaimnya.

Misalnya fungsi legislasi, DPRD Mataram termasuk salah satu yang paling tinggi capaian dalam menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hak inisiatif DPRD. Selain itu, semua Perda yang masuk daftar program legislasi daerah yang bersumber dari eksekutif, sudah diselesaikan dengan baik. a�?Dikerjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat standar kualitatifnya,a�? katanya.

Jika dilihat dari proporsi pengajuan Raperda yang bersumber dari eksekutif maupun legislatif, di sini legislatif bisa mengimbangi atau bahkan melebihi eksekutif. a�?Ini merupakan prestasi dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan terkait fungsi legislasi,a�? katanya.

Sementara untuk fungsi penganggaran, Didi mengatakan hal-hal yang harus dilakukan dalam fungsi ini sudah dilakukan dengan baik oleh DPRD Mataram. Tentu ini dengan standar kinerja yang bagus dan mengacu pada undang-undang. Karena banyak daerah yang tidak bisa tepat waktu. a�?Raihan WTP juga ada peran serta DPRD,a�? bebernya.

Kemudian untuk fungsi pengawasan, DPRD sudah cukup kritis terhadap kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) yang ada. Selain itu dalam pengelolaan PAD, dewan tidak bosan mengingatkan OPD untuk bisa menggenjot pendapatan.

a�?Kritis itu tidak harus marah lewat media karena itu malah tidak konstruktif. Tapi kalau tegas, itu harus dilakukan,a�? pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengungkapkan, pihaknya menyesuaikan dan harus mengikuti aturan yang ada dalam hal ini PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. a�?Karena itu sudah aturan, ya kita harus ikuti aturan,a�? ujarnya pada wartawan, kemarin.

Ditambahkan Ahyar, meskipun pihaknya akan mengikuti aturan tetapiA� juga akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sehingga perlu dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. a�?Dari segi anggaran Mataram masuk yang sedang,a�? tandasnya.

Menurut Ahyar, kenaikan gaji DPRD ini dinilai tidak akan mengganggu program prioritas yang ada. Karena disinilah pembahasan antara dua pihak dilakukan.

Selain itu, sambil membahas anggaran perubahan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. a�?Saya juga sering komunikasi dengan kepala daerah lain, memang ini akan menjadi beban anggaran karena penyesuaian aturan. Tetapi mau tidak mau aturan harus diikuti, dan kita harus sesuaikan dengan kemampuan,a�? pungkasnya. (puj/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka