Ketik disini

Kriminal

Polisi Belum Rincikan Unsur Niat Jahat dalam Kasus CPNS K2 Dompu

Bagikan

MATARAM-Berkas tersangka Bupati Dompu Bambang M Yasin kasus CPNS Kategori 2 (K2) Dompu dianngap belum lengkap (P19).A� Karena menurut Kejati NTB unsur pidananya belum dijelaskan secara rinci.

a�?Kita sudah tahu gambaran secara umum kasus tersebut. Tapi, untuk membuktikan unsur pidananya itu yang masih kurang,a�? kata Aspidsus Kejati NTB Eri Ariansyah, kemarin (13/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Gambaran umumnya, kasus ini mencuat 2015 silam. Awalnya, tim meloloskan verifikasi 390 orang honorer sebagai CPNS. Sementara 256 sisanya memenuhi kriteria.

Namun, yang menjadi persoalan sebanyak 134 honorer K2 dianggap tidak memenuhi kriteria. Dalam proses muncul dugaanA� adanya penyaalahgunaan wewenang yang kini menjadi sasaran penyidikan polisi.

Oktober 2016 lalu, BKN Regional X Denpasar membatalkan NIP CPNS tersebut. Kemudian Bupati Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pengangkatan. a�?Begitulah gambaran umumnya,a�? ujarnya.

Namun, unsur yang membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dari tersangka Bupati Dompu itu belum dirincikan. a�?Proses-prosesnya itu harus seperti apa itu harus dirincikan dengan detail. Termasuk kaitannyaa dengan SK RegionalA� X Denpasar itu,a�? sarannya.

Dia mencontohkan, secara logika berkas yang dianggap tidak memenuhi kriteria tidak mungkin bisa sampai BKN Regional X Denpasar. Pasti, ada orang yang memberitahukan berkas tersebut. a�?Pasti ada komunikasi dan mufakatnya terkait pembatalan itu,a�? kata dia.

Menurutnya, penyidik harus memeriksa ulang saksi dari BKN X Denpasar. a�?Dimana hubungan dan kerjasamanya itu seperti apa. Disitulah nanti muncul unsur pidananya,a�?ungkapnya. (arl/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka