Ketik disini

Headline Praya

Sebagian Besar Kades di Lombok Tengah Lakukan Pungli

Bagikan

PRAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya menyebutkan, hampir semua desa di Lombok Tengah (Loteng), diduga melakukan pungutan pengurusan sertifikat prona. Mereka melakukan pungutan di atas batas maksimal sebesar Rp 350 ribu per prona.

a�?Tapi, masak masalah kecil seperti itu, kita urus. Sebaiknya, diselesaikan (di tingkat desa, Red),a�? kata Kasi Intel Kejari Praya Feby Rudi, kemarin (13/7).

Salah satu contoh, beber Feby kasus prona yang menimpa Desa Bilebante, Pringgarata. Ditemukan penarikan biaya pengurusan prona antara Rp 375 ribu-Rp 500 ribu per prona. Ombudsman pun turun, lalu menemukan kelebihan pembayaran.

Baca Juga :

a�?Tapi, ada juga warga yang tidak bayar,a�? katanya.

Dari kasus tersebut, tekan Feby bisa dipetik pelajaran, agar aparatur pemerintah desa sebaiknya mengikuti aturan yang ada. Jika tidak, justru menjadi masalah sosial, hingga berujung hukum. Terlebih, dana yang ditarik tersebut, tidak seberapa.

Untuk itulah, pihaknya menyarankan agar apatur pemerintah desa dan masyarakat memperbanyak musyawarah, komunikasi dan koordinasi. Jangan kemudian, sedikit-dikit dibawa keranah hukum. a�?Sehingga, inilah pentingnya sosialisasi itu,a�? sambung Kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng HL Aknal Affandi, terpisah.

Ia berharap, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat, gencar turun ke akar rumput, guna menjelaskan perihal aturan terbaru menyangkut biaya pengurusan prona. a�?Masyarakat harus tahu. Karena, kasihan kades jadi korban,a�? saran Aknal.

Ia menerangkan, berapa pun luas lahan yang dimiliki warga, tetap biayanya maksimal Rp 350 ribu per prona, tidak boleh lebih dari itu. a�?Kami mendorong, agar aparatur pemerintah desa segera menyusun Perdes,a�? seru Aknal.

Tujuannya, terang Aknal untuk mengakomodir keputusan bersama tiga menteri, yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Dengan begitu, kades memiliki kekuatan hukum, dalam melakukan penarikan biaya prona. Namun, yang terpenting tidak lebih dari Rp 350 ribu. a�?Kalau sosialisasi prona itu, bukan kewenangan kami. Tapi, BPN,a�? cetus Kepala Dinas PMD Lalu Jalaluddin.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka