Ketik disini

Metropolis

Terkait Masalah Aset, Pemkot Bentuk Tim Terpadu

Bagikan

MATARAM-Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito menegaskan, aset yang masih dikuasai mantan Anggota DPRD Kota Mataram harus diselesaikan segera. Sebagai bentuk keseriusannya, Pemkot Mataram pun membentuk Tim Terpadu.

“Kita bentuk tim terpadu yang terdiri dari BKD (Badan Keuangan Daerah), Inspektorat, dan Sekwan,a�? ujar Eko, kemarin.

Dijelaskan, tim terpadu ini harus membangun komunikasi untuk menyelesaikan persoalan aset yang masih bermasalah. a�?Ini sudah disepakati dengan dewan saat rapat kerja. Intinya diupayakan harus tuntas,a�? tegasnya.

Persoalan aset di dewan ini menjadi salah satu catatan yang diberikan BPK untuk segera diselesaikan. Sedangkan untuk catatan BPK lainnya, Eko mengungkapkan semua sudah ditindaklanjuti.

“Batas waktu 60 hari dan sebagian besar persoalan administrasi. Jadi tidak terlalu sulit,a�? katanya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Eko menegaskan, selama ini Pemkot Mataram merupakan yang terbaik dalam menindaklanjuti temuan dan catatan dari BPK. Prestasi ini harus dipertahankan. “Biasanya kita di atas 90 persen menindaklanjuti itu,a�? cetusnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram H Nur Ibrahim mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan eksekutif, disepakati ada tiga SKPD yang harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah aset ini. Yakni BKD, Inspektorat dan Sekwan.

“Ini agar hal-hal yang lain tidak tersandera. Termasuk dalam rangka memenuhi catatan BPK,a�? jelasnya.

Menurut Nur, persoalan ini seharusnya tidak dibesar-besarkan. Jika memang aset yang pernah dipakai mantan anggota dewan ini hilang atau rusak, bisa dilaporkan.

“Teman-teman (mantan anggota dewan) ini harusnya bisa menunjukan apa adanya. Kalau memang hilang, ya lengkapi dengan surat keterangan kehilangan,a�? kata politisi Golkar ini.

Lebih lanjut, Nur mengatakan dalam rapat gabungan komisi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, sudah disepakati agar aset-aset tersebut segera diselesaikan oleh tiga SKPD itu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Mataram HM Zaini mengatakan, catatan BPK yang diberikan kepada Pemkot Mataram memang sudah seharusnya diselesaikan. Karena ini sudah menjadi perintah undang-undang.

“Batas waktu untuk menyelesaikan rekomendasi BPK ini 60 hari jadi harus dituntaskan,a�? katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, semua rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemkot harus diselesaikan tuntas. Karena seluruhnya adalah prioritas.

“Ini kan bagaimana pemda melakukan pembangunan, sehingga ada rekomendasi agar ke depan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan,a�? pungkasnya. (puj/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka