Ketik disini

Headline NASIONAL

Ada Tambahan Wilayah Seluas Madura di Peta Indonesia yang Baru

Bagikan

JAKARTAa��Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) memperbarui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam peta yang secara resmi diterbitkan Jumat (14/7) itu, ada tambahan luas wilayah yurisdiksi landas kontinen di sebelah barat Aceh. Tidak tanggung luasnya mencapai 4.209 kilometer persegi. Itu nyaris setara luas Pulau Madura di Jawa Timur (Jatim).

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oergoseno menjelaskan, tambahan luas wilayah perairan tersesebut sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). a�?Kita oleh PBB diberikan hak menjadi satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut,a�? terang dia di kantor Kemenko Maritim kemarin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1374″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Untuk mendapat hak tersebut, pemerintah berjuang sejak 2008. Mereka meminta komisi rekomendasi batas landas kontinententang submisi kepada PBB. a�?Jadi, disepakati menjadi wilayah landasan kontinen tambahan Indonesia,a�? tegasnya. Di lokasi tersebut, terdapat sumber daya mineral yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan riset dan sumber energi baru.

Sumber daya serupa terdapat pada dua titik wilayah yang tengah diincar oleh pemerintah. Yakni di sebelah selatan Pulau Sumba, Nusa Tengara Timur (NTT) dan di sebalah utara Papua. a�?Sekarang sedang diperjuangkan,a�? ujarnya. Namun demikian, dia belum bisa merinci luasan dua titik wilayah tersebut. Sebab, masih dikaji oleh pemerintah dan PBB. a�?KamiA�lakukanA�terus-menerus,a�? tambahnya.

Pria yang akrab dipanggil Havas itu pun menyampaikan bahwa pemerintah tidak menarget proses tersebut selesai dalam waktu dekat. Sebab kajian yang dilakukan mendalam. a�?Kami nggak mau buru-buru,a�? imbuhnya. Karena itu, meski sudah dua tahun berjalan, mereka masih terus mengkaji. Tujuannya tidak lain agar tambahan luas wilayah tepat danA�sesuai ketentuan.

Kemenko Maritim sadar betul aktivitas tersebut bukan tidak mungkin mengusik negara tetangga. Namun demikian, pemerintah tidak takut. Mengingat hal itu suda lumrah dalam hubungan internasional. a�?Kalau wilayah belum ada batas. Ya, kita klaim batas. Bahwa nanti negara mitra keberatan, kita dudukA�untuk negosiasi,a�? terang pria kelahiran Semarang itu.

Secara umum, Havas menjelaskan bahwa perubahan peta Indonesia dilakukan lantaran beberapa faktor. Di antaranya soal perjanjian perbatasan baru yang ditandatangani oleh Indonesia, Singapura dan Filipina. Menurut dia, perjanjian tersebut sudah disepakti dan diratifikasi.A� a�?Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi,a�? jelasnya.

Kesepakatan dengan Singapura di sekitar Selat Malaka memang tidak mencakup luas wilayah dalam jumlah besar. a�?Sedikit sekali,a�? ucap Havas. Namun, tetap penting lantaran perairan di kawasan tersebut menjadi salah satu urat nadi jalur pelayaran internasional. Dengan kepastian hukum yang sudah ditandatangani, TNI AL yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia lebih leluasa.

Sementara itu, kepastian hukum yang disepakati dengan Filipina menghapus ketidakpastian wilayah perbatasan dari Laut Sulawesi, Laut Filipina, sampai perairan di wilayah Palau. a�?Sekarang (garis dalam peta) sudah nggak putus-putus, sudah jelas. Dengan demikian, TNI, Bu Susi, dan teman-teman Bakamla sudah tahu kalau patroli nggakA�lebih dari situ,a�? terang dia.

Selain kesepakatan Indonesia dengan Singapura dan Filipina, keputusan arbitraseA�internasional antara Filipina dengan Tiongkok juga mempengaruhi perubahan peta Indonesia. Pemerintah, masih kata Havas, juga ingin menegaskan penamaan laut di wilayah Natuna yang kerap kali diterpa isu miring. a�?Kami berikan nama yang baru,a�? ucap dia. Yakni Laut Natuna Utara.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana sepakat dengan pembaruan peta Indonesia yang diumumkan oleh Kemenko Maritim kemarin. Menurut dia, kesepakatan yang sudah terjadi harus dituangkan pada peta tersebut. a�?Sehinga perlu ada perbaikan dari peta-peta sebelumnya,a�? kata dia ketika dikonfirmasi Jawa Pos.

Berkaitan dengan penamaan Laut Natuna Utara serta klaim sejumlah wilayah oleh pemerintah, Hikmahanto menyamapikan bahwa keputusan itu memang dapat memicu reaksi negara tetangga. Namun, itu tidak menjadi masalah. a�?Karena dari situ kemudian memaksa mereka (negara tetangga) berunding dengan kita,a�? imbuhnya. Dengan demikian terjadi dialog yang berujung kesepakatan baru. (syn/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka