Ketik disini

Headline Metropolis

Pemerintah Belum Adil dalam Pembangunan Infrastruktur

Bagikan

Persoalan infrastruktur masih menjadi masalah serius bagi NTB, khususnya jalan. Hingga saat ini kemantapan jalan belum mencapai 100 persen. Beberapa wilayah di NTB masih sulit diakses karena jalan buruk. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Pulau Lombok dan Sumbawa masih timpang. Selama kepemimpinan Gubernur TGB HM Zainul Majdi pemerataan belum sepenuhnya dilakukan.

***

Infrastruktur menjadi syarat utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ekonomi mikro, layanan infrastruktur yang memadai dapat memangkas ongkos produksi, sehingga harga barang bisa lebih murah. Selain itu, infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu NTB, sebagai salah satu daerah tertinggal harus mampu mengejar pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya Infrastruktur jalan.

Di NTB perbaikan infrastruktur jalan belum bisa berlari kencang. Meski ada beberapa proyek besar, namun pembangunan jalan di daerah belum maksimal. Banyak wilayah masih relatif terisolir atau aksesibiltas masih rendah. Seperti di daerah pinggiran Sekotong, Pelangan, Sepi di Lombok Barat. Untuk mengaksesnya, masih butuh kendaraan khusus.

Juga di Tambora wilayah timur masih relatif terisolir. Kemudian jalur Jereweh, Sejorong, Tetar Guyuk di Sumbawa bagian selatan masih ada spot-spot yang sulit diakses. Kemudian di Lunyuk, Rokang, Sekokat, Mbawai di daerah Sumbawa-Dompu lintas selatan. Daerah-daerah tersebut hanya sebagian dari wilayah di NTB yang aksesibilitasnya masih buruk sehingga butuh perhatian serius.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur jalan di NTB masih dihantui ketimpangan. Pembangunan Pulau Sumbawa jauh tertinggal dibandingkan pembangunan infrastruktur di Pulau Lombok. Dari data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB menunjukkan, hingga akhir 2016 kondisi kemantapan jalan di dua daerah tersebut masih timpang. Seperti untuk jalan provinsi, kemantapan jalan di Pulau Lombok sudah mencapai 94 persen, sementara Pulau Sumbawa hanya 60 persen dari total 1.484,43 km jalan provinsi.

a�?Jadi hampir semua jalan provinsi di Lombok itu mantap, Sumbawa sekitar 60 persen,a�? kata Kepala Dinas PUPR NTB Wedha Magma Ardhi.

Secara keseluruhan, kondisi jalan provinsi 72,10 persen atau 1.070,27 Km dalam kondisi mantap, sisanya sekitar 414,16 Km atau 27,90 persen belum mantap. Kemudian jalan nasional, di Pulau Lombok 97 persen sudah mantap, sedangkan di Sumbawa baru 92 persen mantap dari total jalan 934,55 Km. Secara keseluruhan jalan nasional yang mantap mencapai 98 persen atau 922,78 Km, sisanya hanya 1,26 persen atau 11,74 Km belum mantap.

Kesenjangan cukup mencolok terlihat dari kondisi jalan kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Sumbawa. Di mana, kemantapan jalan kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumbawa masih sangat jauh yakni antara 12,6 hingga 51,44 persen. Sedangkan Pulau Lombok tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota antara 37,83 hingga 71,55 persen. Sementara secara keseluruhan dari total 6.105,46 Km ruas jalan kabupaten/kota, dalam kondisi mantap baru 54,52 persen atau 3.328,94 Km, sedangkan yang belum mantap 2.776,52 Km atau 45,58 persen. Data itu menunjukkan pembangunanA� jalan-jalan di Pulau Lombok lebih mantap dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Sumbawa Tuntut Keadilan

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB H Nurdin Ranggabarani mengatakan, masalah tersebut merupakan masalah klasik yang terus disuarakan. Padahal dari segi panjang jalan 70 persen jalan nasional ada di Pulau Sumbawa. Akan tetapi dari sisi perhatian justru sebaliknya 70 persen anggaran di Pulau Lombok dan hanya 30 persen anggaran untuk Pulau Sumbawa.

a�?Itulah yang saya pikir tidak imbang, tidak adil dalam konteks penganggaran,a�? kata anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) V Sumbawa tersebut.

Menurutnya, selama kepemimpinan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi pembangunan infrastruktur di Sumbawa tidak ada perubahan signifikan. Kalaupun ada penambahan anggaran untuk perbaikan jalan, hal itu lebih disebabkan karena panjang jalan lebih banyak di Sumbawa bukan karena diberi jatah lebih.

a�?Jelas (masih banyak ketidakadilan), dan dewan hanya bisa berteriak, eksekutor itu eksekutif,a�? katanya.

A� Peran dewan selama ini untuk mendorong perimbangan penganggaran belum cukup mampu mengubah kebijakan. Sebab mereka hanya sekadar memberi persetujuan, dan pembahasan. Eksekusinya tetap di tingkat eksekutif selaku pengelola anggaran. Meski ia mengaku selama ini sudah ada hasil dari aspirasi dewan, tetapi sejauh ini tidak signifikan dibandingkan kebutuhan daerah.

a�?Kami menuntut keadilan, perimbangan, pemerataan, karena hanya satu perekat kita ber-NTB ini yakni soal keadilan dan pemerataan saja,a�? tegas politisi PPP itu.

Bila pemerintah provinsi tidak mampu memberikan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan, maka Lombok dan Sumbawa tidak punya perekat lagi untuk menjadi satu provinsi. Sehingga ia menekankan, seorang gubernur NTB ibarat memiliki dua orang anak, satu wilayahnya besar dan satu wilayahnya kecil. Maka Sumbawa yang memiliki wilayah lebih luas harus diberikan jatah anggaran pembangunan yang lebih besar. Artinya, adil itu tidak mesti sama jatahnya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dengan alasan itu, ia melihat dalam kepemimpinan TGB belum terjadi pemerataan pembangunan, dan masih ada ketimpangan dalam bidang infrastruktur. Proyek-proyek besar masih lebih banyak berpusat di Pulau Lombok, seperti Bandara Internasional, Masjid Islamic Center, KEK Mandalika, dan Pelabuhan Internasional di Lembar.

a�?Apa yang setara itu di pulau Sumbawa?a�? katanya.

Pemprov Prioritaskan Jalan di Sumbawa

A�Kepala Dinas PUPR NTB Wedha Magma Ardhi menjelaskan, ketimpangan yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang didesain. Tetapi harus dipahami beberapa hal. Pertama, bahwa penduduk NTB, dua pertiga ada di Pulau Lombok. Kemudian sepertiga penduduk ada di Pulau Sumbawa. Jadi untuk layakan infrastruktur harus diperhatikan juga tingkat kepadatan penduduk. Kedua, jalan di Pulau Lombok lebih pendek dari jalan di Sumbawa, sehingga penanganan jalan sedikit saja bisa meningkatkan persentase kemantapan secara keseluruhan di Lombok. Sementara jalan di Sumbawa jauh lebih panjang dan wilayah luas, tapi penduduknya sedikit.

Ketiga, dinamika pertumbuhan ekonomi lebih pesat di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Keempat, kondisi alam Sumbawa lebih sulit dibandingkan Lombok. Dari aspek topografinya Pulau Sumbawa jauh lebih sulit dibandingkan pulau Lombok. Akibatnya, biaya untuk penanganan jalan di Pulau Sumbawa menjadi lebih besar daripada Pulau Lombok. Menurutnya, selama pemerintahan Gubernur TGB, kebijakananya adalah mendorong kemantapan jalan di Pulau Sumbawa dengan anggaran selalu lebih besar.

a�?Yang jelas kita berusaha paling tidak 60 persen (anggaran) di Sumbawa 40 persen di Lombok,a�? katanya.

Dilihat dari aspek tata ruang, Pulau Lombok bisa dikatakan sebagai sebuah kota besar. Sehingga penanganannya jauh lebih intensif dari Pulau Sumbawa. Sementara penanganan jalan Sumbawa lebih bersifat ekstensif, memperluas jangkauan, aksesibilitas dan konektivitas. Dengan kemantapan 94 persen. Maka pemeliharaan jalan di Lombok jauh lebih mudah dibandingkan Pulau Sumbawa yang kemantapannya masih 60 persen.

Ditegaskannya, prioritas anggaran infrastruktur NTB akan lebih banyak dialokasikan untuk memperbaiki jalan-jalan di Pulau Sumbawa. Hal itu dilakukan dalam rangka mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 sebesar 83 persen.

a�?Ini untuk menjawab ketimpangan infrastruktur antar wilayah,a�? kata Ardhi.

Dengan kemantapan 83 persen jalan provinsi 2018 tersebut, maka kesenjangan jalan antara Lombok dan Sumbawa bisa berkurang. Selain itu, pengalokasian yang lebih besar itu juga untuk mendorong perkembangan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa, baik sektor pariwisata maupun agro industrinya.

a�?Secara keseluruhan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan itu terwujud,a�? katanya.

Dalam rangka mengejar target RPJMDA� itu, anggaran untuk percepatan pembangunan jalan dilakukan melalui beberapa skema yakni, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana multiyears, dan PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) yang merupakan kerja sama dengan Pemerintah Australia berupa hibah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Di mana pemprov akan mendapatkan hibah sebesar 40 persen dari dana yang dibelanjakan.

Total kebutuhan anggaran untuk mencapai target kemantapan jalan 83 persen mencapai Rp 1,2 triliun. Terdiri dari anggaran multiyears Rp 650 miliar, program PRIM Rp 150 miliar, dan DAK sekitar Rp 99 miliar sehingga sudah tersedia Rp 800 miliar lebih di 2017.

Tahun depan rencananya akan ada penambahan DAK Rp 200 miliar dan PRIM Rp 200 miliar sehingga total menjadi Rp 1,2 triliun.

Selain itu, juga ada rencana perbaikan jalan provinsi melalui skema APBN yang akan ditangani Kementerian PU. Hal itu sedang disiapkan Dirjen Bina Marga. Pusat memiliki target 500 Km untuk memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten. Karena RPJMN memiliki target 75 persen jalan provinsi di Indonesia mantap. Ia berharap NTB bisa mendapatkan jatah, karena NTB tergolong berhasil menjalankan program PRIM yang akan menjadi model pembangunan jalan di Indonesia.

Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

Terpisah itu, Bupati Kabupaten Bima Indah Damayanti Putri mengaku, perhatian provinsi untuk wilayah Bima sudah ada perbaikan. Hanya saja untuk wilayah jalan lingkar dari Wera tembus ke Sape masih perlu perhatian, pembangunan jalan itu belum selesai. Ia mengakui, pembangunan infrastrukur jalan provinsi di daerahnya belum merata jika dibandingkan daerah lain, tapi hal itu tidak lepas dari luasnya wilayah Bima dibandingkan kota dan kabupaten lain.

Dalam pembangunan infrastruktur, ia tidak melihat perbandingan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Sebab Pemprov NTB menurutnya juga memberikan perhatian untuk itu. Bahkan ruas jalan nasional di Bima merupakan yang paling mahal, karena harus menimbun laut.

a�?Tidak ada sih ketimpangan, kita sih melihatnya sama, apalagi balai jalan juga sudah ada di Pulau Sumbawa,a�? katanya.

KSB Merasa Dianaktirikan

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa (KSB) Fud Syaifuddin merasa daerah yang dipimpinnya masih dianak tirikan. Sebab dari segi perhatian masih sangat kurang. Meski demikian, kondisi Sumbawa Barat sudah mulai baik, karena pemda berusaha maksimal mendapatkan dana dari pusat. Tetapi infrastruktur yang wajib diperbaiki karena aset provinsi, sampai hari ini tidak diperhatikan. Seperti Bendungan Benerong I di Kalimantong dan Benerong II Desa Bangkat Mute Padang Rea.

“Kedua-duanya punya provinsi, drainasenya belum diperbaiki sehingga terjadi sedimentasi kemudian air keluar,” keluhnya.

Untuk infrastruktur jalan, saat ini KSB sedang mengusulkan dana Rp 55 miliar kepada Gubernur NTB agar dialokasikan di APBD. Jika itu diberikan maka akan menjadi kado manis terakhir gubernur TGB buat KSB. Sebab ia sangat berharap ada dana besar dari APBD provinsi yang selama ini belum pernah diterima. Ia berharap usulan itu diberikan, apalagi dana APBD mencapai Rp 5 triliun.

a�?Mudahan-mudahan di akhir masa jabatan beliau (Gubernur, Red) ada kado indah buat kami,a�? katanya.

Selama ini, hanya diberikan nol koma sekian persen dari total ABPD Provinsi NTB. Karena itu ia berharap paling tidak diberikan hanya 1 persen saja dari total ABPD untuk pembangunan infrastruktur.

a�?Kami ini tidak minta banyak,a�? katanya.

Fud mengatakan, saat ini masih ada beberapa wilayah yang terisolir di KSB seperti Mataiyang, Kecamatan Brang Ene dan Desa Ronges Kecamatan Brang Rea. Wilayah itu tidak ada akses jalan bahkan sinyal pun tidak ada. Juga Desa Mantar Kecamatan Pototano masih terisolir.

a�?Kami usahakan kerja sama dengan pihak lain agar mereka tidak terisolir lagi,a�? katanya.

Ia mengaku, KSB sendiri belum cukup mampu membiayai semua kebutuhan dana infrastruktur. Karenanya ia barharap Pemprov NTB bisa memberikan perhatian lebih. (sirtupillaili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka