Ketik disini

Headline Metropolis

Akhirnya, PLTGU Lombok Peaker Melenggang Mulus

Bagikan

MATARAM-Terkatung-katung lima tahun, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker di Kota Mataram akhirnya berujung manis. Pembangkit listrik dengan kapasitas 150 MW itu dipersilakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk dilanjutkan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR) Kota Mataram terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) tak lagi menjadi ganjalan.

Rekomendasi Kementerian ATR tersebut disampaikan ke Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi pada 18 juli 2017. Rekomendasi tersebut sekaligus menjawab surat Gubernur yang tertanggal 21 Mei 2017 yang memohon rekomendasi pemanfaatan ruang mengingat lokasi pembangunan PLTGU di Ampenan tersebut dalam RTRW Kota Mataram diperuntukkan sebagai RTH sesuai Perda No 12/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah. Sudah bisa lanjut,a�? kata Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah yang juga Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKPRD) NTB kepada Lombok Post, kemarin.

Ridwan menjelaskan, sebelum rekomendasi dari Kementerian ATR tersebut diterima Gubernur, pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai perubahan atas PP 26/2008.

PP 13/2017 tersebut mengatur secara khusus bahwa kegiatan pemanfaatan Ruang yang bernilai strategis nasional tapi belum termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/Kota, maka pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas PP 13/ 2017 tersebut.

a�?Dan proyek PLTGU di Lombok ini adalah proyek yang bernilai strategis nasional,a�? tandas Ridwan.

Jika telah beroperasi kelak, PLTGU Lombok Peaker akan memproduksi daya listrik sebesar 150 MW. Proyek ini merupakan bagian dari proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB.

Dan proyek pembangkit 500 MW di NTB tersebut tambah Ridwan, merupakan bagian dari proyek kelistrikan nasional sebesar 35.000 MW yang sudah diluncurkan secara resmi Presiden Joko Widodo.

Ditegaskannya, proyek di bidang kelistrikan tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Bagi NTB, keberadaan PLTGU ini akan sangat penting untuk menopang kebutuhan listrik NTB yang sangat meningkat pesat. Saat ini NTB tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi di Indonesia. Jika pertumbuhan energi listrik nasional rata-rata 11 persen tiap tahun, di NTB tingkat permintaannya bisa mendekati 15 persen dalam setahun.

Semenjak April lalu, untuk listrik sistem Lombok sebetulnya sudah surplus daya hingga 71 MW. Surplus itu meningkat menyusul beroperasinya PLTU Lombok Timur yang dikelola PT Energy Dynamics. Beroperasinya PLTU Lombok Timur tersebut menjadikan daya mampu kelistrikan Lombok dari semula 243 MW menjadi 293 MW. Dengan beban puncak sebesar 222 MW, menjadikan sistem kelistrikan Lombok surplus daya 71 MW.

Meningkatnya cadangan daya tersebut menjadikan sistem kelistrikan di Lombok kian andal dan semakin kuat. PLN pun telah menyatakan siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru. Termasuk juga meningkatkan rasio elektrifikasi di Lombok.

Data Lombok Post menyebutkan, pada tahun 2016, rasio elektrifikasi di NTB mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017 ini, NTB menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 80,01 persen. Hingga awal tahun lalu, rasio elektrifikasi itu baru mencapai 78,64 persen.

Menurut Ridwan, jika PLTGU di Ampenan ini kelak telah beroperasi, maka pihaknya optimis pada 2020 rasio elektrifikasi di Pulau Lombok bisa di atas 95 persen. Jauh melampaui target yang dicanangkan pemerintah yakni 92,7 persen.

Di sisi lain, keandalan pasokan daya listrik juga akan menjadikan pemerintah tidak ragu-ragu menggalang investor di NTB. a�?Investor tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok,a�? tandas Ridwan.

Terkatung-katung

Sebelum terbitnya rekomendasi PLTGU ini, Ridwan menyebut nasib proyek ini memang terkatung-katung. Mengacu pada Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram pada pasal 28 tentang Rencana Pola Ruang Kota Mataran, di sana memang secara tegas disebutkan bahwa lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela tersebut berada pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, yakni sebagai kawasan RTH.

Artinya, bahwa kawasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan pembangunan PLTGU dan hanya boleh untuk RTH.

Menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah terus mencari jalan keluar. Namun, rupanya butuh waktu yang tak sebentar. Upaya-upaya itu kata Ridwan antara lain dengan kunjungan Tim Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ke lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker pada oktober 2015 yang didampingi tim Pemprov NTB.

Hasil tinjauan lokasi tersebut, digelar rapat koordinasi yang menghadirkan tim dari Kementrian Aagraria Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang Bappenas, Kemendagri, Kementrian ESDM, Bappeda NTB, Bappeda Kota Mataram, dan PT PLN Kantor Pusat.

Rapat Koordinasi waktu itu menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Mataram diminta untuk segera mengaomodir kegiatan pembangunan PLTGU dan tetap memenuhi RTH minimal 30% dari luas wilayahnya.

Namun, menanggapi poin rapat tersebut kata Ridwan, Bappeda Kota Mataram dan Bappeda Provinsi NTB waktu itu lebih condong untuk mempertahankan lokasi tersebut sebagai RTH sesuai dengan arahan pada Perda No 12/2011 Tentang RTRW Kota Mataram.

Kesimpulannya bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram tidak dapat melanjutkan hasil kesepakatan BKPRN dan tetap mempertahankan lokasi tersebut sebagai A�kawasan RTH.

Adapun usulan dari Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram waktu itu ada dua,. Pertama memasukan pembangunan PLTGU Lombok Peaker ke dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTRW Kota Mataram tahun 2016 atau mengubah lokasi pembangunan Lombok Peaker.

Namun kini, terbitnya rekomendasi dari Kementerian ATR, menjadikan tak ada lagi yang harus menjadi polemik. “Selesai sudah polemik soal pemanfaatan ruangnya. Ini Diambil alih oleh pusat sesuai amanat PP 13/2017,” tandas Ridwan.

Selanjutnya saat ini kata Ridwan, Bappeda Provinsi telah meneruskan rekomendasi Menteri ATR tersebut ke Walikota Mataram dan meminta PLN serta instansi terkait lainya agar segera menyelesaikan izin-izin termasuk dokumen AMDAL-nya. Pemkot Mataram juga diingatkan untuk mengakomodir lokasi PLTGU Lombok Peaker dalam revisi RTRW kota Mataram.

“Pak Gubernur berharap dengan tuntasnya permasalahan tata ruang maka tidak ada alasan lagi untuk kita menunda pembangunan proyek ini,a�? kata Ridwan.

Ditegaskannya, sudah lama masyarakat menunggu proyek ini. a�?Kita sedang koordinasi. Dan PLN juga ingin melakukan ground breaking proyek Lombok Peaker dalam waktu dekat ini,a�? ungkap Ridwan.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Tadinya, jika seluruhnya berjalan sesuai rencana, proyek ini ditargetkan bisa rampung pada 2018. Saat ini pun beredar informasi bahwa mesin pembangkit sudah berada di lokasi. Beberapa pekerjaan pun tetap berjalan di sana, sembari menunggu proses penyelesaian polemik terkait tata ruang.

Terkait hal ini, General Manajer PLN Unit Induk Pembangkit Nusa Tenggara Djarot Hutabri kepada Lombok Post kemarin mengatakan, setelah terbitnya rekomendasi dari Kementerian ATR, pihaknya terus menggelar arapat koordinasi maraton untuk mempersiapkan segala yang diperlukan.

a�?Masih ada proses yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan pembangunan kembali. Mohon doa restu masyarakat NTB,a�? kata Djarot.

Ditegaskannya, terbitnya rekomedansi dari Kementerian ATR menunjukkan support dari instansi terkait di NTB yang sungguh luar biasa. a�?Kami ingin agar listrik di NTB makin andal dan cukup ketersediaannya. Kami berusaha agar pembangkit bisa sera beroperasi,a�? katanya.

Jika melihat schedule saat ini, pihaknya memperkirakan paling cepat awal 2019 proyek ini baru rampung. Setelah itu akan ada berbagai macam uji coba sebelum akhirnya pembangkit bisa interkoneksi dengan jaringan listrik yang dimiliki PLN saat ini.

Ditanya soal pekerjaan apa yang sudah ada di lokasi pembangunan saat ini, Djarot mengungkapkan, saat ini yang sudah ada di sana adalah instalasi unsuk kebutuhan suplai gas. Sementara terkait keberadaan mesin, dikatakannya saat ini belum berada di lokasi. (kus/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka