Ketik disini

Headline Metropolis

PLN Kini Tantang Investor Kakap

Bagikan

MATARAM-PT PLN Wilayah NTB merespon cepat rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLGU) Ampenan.

Meski bertahap, PLN memberi garansi awal 2019 PLTGU tersebut telah bisa beroperasi dan interkoneksi. BUMN ini pun menyilakan Pemprov NTB mengundang investor-investor kakap. Listrik sudah tidak lagi jadi ganjalan.

a�?Sekarang kita tantang investor-investor besar. Ayo berbisnis di NTB,a�? tandas Manajer SDM dan Umum PT PLN Wilayah NTB Deddy Hidayat pada Lombok Post kemarin.

Dalam enam tahun terakhir, kebutuhan listrik NTB selalu meningkat rata-rata 12 persen setahun. a�?Hingga bulan Juni 2017, beban puncak di Pulau Lombok mencapai 226 MW,a�? ungkapnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Saat ini, total kapasitas pembangkit di Pulau Lombok mencapai 358 MW. Artinya ada surlus 132 MW. Jumlah itu sudah sangat aman. Melebihi standar minimal 30 persen daya tersedia. Sehingga, andaipun ada kerusakan mesin pembangkit, pasokan masih aman sehingga tak perlu ada pemadaman bergilir.

PLN kata Deddy menyadari permintaan pasokan listrik ke NTB akan terus meningkat. Itu mengapa, PLTGU Lombok Peaker memiliki peran sangat penting. a�?Kita prediksi beban puncak pada 2020 menjadi 360 MW,a�? katanya.

Dengan kapasitas 150 MW, maka daya listrik di Lombok akan melonjak menjadi 508 MW pada 2019. Pada saat bersamaan, PLN akan menghentikan kontrak mesin sewa yang sedang beroperasi saat ini dengan kapasitas 52 MW, sehingga pada saat itu total kapasitas listrik di Lombok mencapai 456 MW.

Sehingga nanti pada 2019, pasokan listrik di NTB akan dipasok dari pembangkit milik PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP). a�?Itu telah mencukupi memenuhi kebutuhan Pulau Lombok,a�? kata Deddy.

PLN pun tak akan berhenti membangun pembangkit. Beberapa pembangkit baru disiapkan. Antara lain dari Marine Vessel Power Plant (MVPP) sebesar 60 MW yang direncanakan tahun 2018. Ada juga PLTU Lombok 2 sebesar 2×50 MW yang direncanakan memperkuat sistem Lombok tahun 2021. Tidak hanya di Lombok, di Sumbawa dan Bima juga PLN akan menambah beberapa pembangkit baru.

Tahun 2020 dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa berkapasitas 2×50 MW, PLTMG Bima 2×50 MW, PLTU Bima 2×10 MW, dan PLTU Sumbawa Barat 2×7 MW.

Terpisah, melalui keterangan tertulis kepada Lombok Post, GM PT PLN Unit Induk Proyek Pembangkitan Nusa Tenggara (UIP Nusra) Djarot Hutabri mengungkapkan, PT PLN menyiapkan daya listrik sebesar 550 MW untuk NTB dalam tiga tahun mendatang. Sebanyak 350 MW ada di Pulau Lombok dan 200 MW di Pulau Sumbawa.

Pasokan gas untuk pembangkit di NTB kata Djarot bahkan telah tersedia. Pasokan berupa Compressed Natural Gas (CNG) dari Jawa Timur.

Pemkot Legowo

Tak Cuma PLN. Pemkot Mataram juga memberi respon cepat untuk merevisi Perda Tata Ruang untuk kemudian mengubah peruntukan Ruang Terbuka Hijau di area pembangunan PLTGU di Ampenan.

Ketua Panitia Khusus RTRW Kota Mataram HM Nur Ibrahim mengungkapkan Pemkot Mataram juga ingin adanya peningkatan kapasitas pelayanan energi dan kelistrikan. Sehingga menyiapkan pula kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk hal ini.

Khusus untuk RTH yang kini peruntukannya untuk kepentingan PLTGU kata Nur Ibrahim, lokasinya akan diganti di kawasan eks Bandara Selaparang. Sehingga, dengan sendirinya, Ruang Terbuka Hijau di Mataram tak akan berkurang. Di luar itu, akan ada penambahan kolam retensi yang juga dipadukan dengan RTH di lingkar selatan, dekat kantor Camat Sekarbela.

Proses revisi saat ini kata Nur Irahim tengah dikonsultasikan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Pemprov NTB. Bahan konsultasi tersebut akan menjadi masukan bagi Pansus sebelum kemudian revisi Perda Tata Ruang Kota Mataram No 12/2011 disahkan.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus RTRW Kota Mataram I Gede Wiska mengatakan sejatinya PLTGU itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena pembangunan PLTGU sudah sesuai dengan rencana strategis nasional. a�?Listrik juga jadi kebutuhan kita di Lombok, ini sudah tidak ada masalah, tentu saja mereka (PLN) juga tetap akan membangun sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,a�? kata Wiska.

PLN juga sudah memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain itu, berkomitmen mengganti lahan yang digunakan saat ini dengan lahan lain. Sementara Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengatakan, pemerintah kota sudah tidak ada pilihan lagi untuk bertahan. Walau sebenarnya berharap kawasan itu, bisa tetap menjadi bagian dari RTH Kota Mataram.

a�?Bagaimana kami mau bertahan, Perda saja bisa dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri,a�? kata Amir.

Dan kini, Pemkot Mataram pun menjamin akan mengamankan rekomendasi Menteri ATR tersebut. a�?PLN juga sudah berkomitmen untuk kasih lahan seluas 9 ha untuk kita jadikan RTH,a�? ungkapnya. (nur/zad/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka