Ketik disini

Headline Metropolis

Menolong BRT yang Sekarat

Bagikan

Informasi pemotongan anggaran subsidi Bus Rapid Transit (BRT) sebesar Rp 750 juta dari total anggaran Rp 1,150 miliar menghentak banyak pihak. Tidak terkecuali Komisi III DPRD Kota Mataram yang konsen mengawasi persoalan infrastuktur. Ada apa?

***

Pemotongan subsidi ini dikhwatirkan membuat bus angkutan massal ini mati pelan-pelan. Bagaimana tidak, tanpa subsidi, Damri yang ditunjuk sebagai oprasional BRT pasti kesulitan menanggung biaya oprasional 25 bus.

a�?Karena itu, kami menyarankan sebaiknya pemkot dan pemprov segera duduk bersama. Mumpung anggaran mau lanjut ke APBDP setelah kemarin dibahas KUA PPAS,a�? kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat, nasib BRT masih bisa diselamatkan. Pemkot dan pemprov harus merumuskan dan memperkuat lagi komitmen. Memperjuangkan BRT agar bisa menjadi transportasi masyarakat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Tidak seperti sekarang terkesan kucing-kucingan. Pemprov tidak jelas kapan mengucurkan subsidi Rp 500 juta. Belakangan malah pemkot yang tiba-tiba memotong anggaran subdisi,a�? imbuhnya.

Padahal katanya, Dinas Perhubungan Kota Mataram sudah sampai pada tahapan melakukan kajian akademis. Terutama kajian soal pemanfaatan angkutan kota (angkot) menjadi transportasi pengumpan atau feeder.

Wiska menyayangkan jika program transporasi massal dari Kementerian Perhubungan ini, babak belur di tengah jalan. Baik pemprov maupun pemkot mestinya bertanggung jawab memastikan kelangsungan BRT A�ini.

a�?Kalau sekarang jadi tidak siap dan terkesan lempar tanggung jawab, buat apa program ini diminta hadir ke sini dulu,a�? sesalnya.

Kondisi transporasi kota terus berkembang. Program ini diharapkan bisa mengantisipasi ancaman kemacetan parah transportasi di perkotaan. Karenanya pemerintah kota atau provinsi tidak boleh terkesan saling menunggu. Apalagi di berbagai media massa sudah tersiar komitmen mensubsidi anggaran oprasional bus ini.

Tidak hanya kota yang akan malu jika program ini mangkrak. Tetapi juga provinsi sebagai leading sektor program BRT di dua wilayah yakni Kota Mataram dan Lombok Barat.

a�?Karena itu diharapkan kontribusi anggaran nyata dari provinsi juga segera dikucurkan, jangan ditunda-tunda,a�? tegasnya.

Asep Supriana, Kabid Darat Dishub Provinsi NTB mengatakan, pada dasarnya pihaknya masih berkomitmen melanjutkan BRT. Saat ini Dishub NTB menunggu hasil kajian yang dilakukan pemkot terkait dengan rencananya menjadikan angkot sebagai feeder.

a�?Kami masih menunggu itu, apa hasilnya,a�? kata Asep.

Namun, Asep mengaku tidak tahu dengan kebijakan Pemkot Mataram yang memotong subsidi BRT sebesar Rp 750 juta. Ia hanya menjelaskan pemprov tetap siap menggelontorkan hibbah Rp 500 juta untuk oprasional BRT, setelah angkutan massal ini kembali siap dioprasikan.

a�?Yang jelas kami siap dengan dengan anggaran Rp 500 juta itu,a�? terangnya.

Saat didesak apakah anggaran itu kembali dimasukan dalam KUA PPAS Provinsi NTB jelang APBD Perubahan tahun 2017 ini? Asep terdengar ragu menjawab.

a�?Nanti, kami cek lagi,a�? cetusnya.

Diakuinya persoalan BRT ini sempat terabaikan. Menyusul masuknya sejumlah transporasi online ke NTB, berikut dengan berbagai persoalannya. Akhirnya, persoalan BRT sempat terabaikan. Tetapi ia berjanji akan segera melakukan koordinasi lagi menindak lanjuti masa depan BRT sebagai transportasi massal.

a�?Kita harus diskusi ulang lagi, harus seperti apa sekarang supaya anggarannya bisa dimasukan dalam APBD Perubahan, supaya anggaran bisa tetap solid, bila perlu harus ada MoU kembali dengan kota,a�? terangnya.

Menanggapi pemanfaatan BRT oleh Damri di mana lebih sering dugunakan sebagai transportasi pariwisata dan angkutan jamaah haji, Asep mengaku bisa memahaminya. Di satu sisi, Damri menurutnya punya kewajiban untuk tetap memastikan mesin-mesin BRT tetap hidup. a�?Kalau tidak dinyalakan, bisa rusak,a�? ujarnya.

Tetapi di sisi lain Damri juga terbatas dari segi anggaran. Mereka tidak bisa mengandalkan keuangan perusahaan hanya untuk mengoperasikan BRT secara cuma-cuma. Jadi mau tidak mau, jika ada order di luar fungsi BRT, Damri harus menerima.

a�?Seperti sekarang sebagai transportasi jamaah haji, ya mereka harus menerima kalau tidak dari mana dapat anggaran untuk operasional BRT,a�? imbuhnya.

Sebelumnya General Manager (GM) Damri Perum Mataram Jajak Sumijan juga mengungkapkan keresahan yang sama. Pihak Damri harus putar otak cari pemasukan agar BRT tidak hanya berdiam diri di dalam terimal. Jika dihitung untuk sekali jalan saja, BRT membutuhkan Rp 500 ribu untuk BBM dan biaya dinas jalan sopir.

a�?Mau tidak mau kita harus terima BRT sebagai angkutan pariwisata dan jamaah haji,a�? kata Jajak.

Langkah ini semata-mata untuk menjamin BRT tetap bisa mengaspal. Namun saat ditanya pemotongan anggaran subdisi yang dilakukan pemerintah kota, Jajak mengaku tidak tahu menahu. Bahkan terkait kebenaran rencana subdisi itu saja dirinya belum pernah diajak bicara oleh Dinas Perhubungan provinsi maupun kota.

a�?Saya menggantikan pak Nursyamsu (GM Damri Perum Mataram sebelumnya) sekitar 2 bulan yang lalu,A� jadi saya belum tahu soal ada atau tidaknya subsidi itu,a�? ungkapnya.

Karena itu, jika saat ini Pemerintah Kota Mataram menarik anggaran sebesar Rp 750 juta dari total subsidi yang rencana awalnya sebsar Rp 1,150 miliar ia mengatakan tidak bisa berkomentar apapun. a�?Jadi saya tidak bisa mengomentari apapun soal itu,a�? ujarnya.

Namun, lanjut Jajak, untuk bisa mengefektifkan oprasional BRT di suatu wilayah, maka pemerintah harus terlibat membantu operasional kendaraan. Tidak mungkin semua biaya dibebankan sepenuhnya pada Damri. Mengingat oprasional satu kendaraan BRT cukup besar.

a�?Harusnya memang begitu, kalau kita lihat kota-kota besar ada subdisi anggaran oprasional,a�? tandasnya. (zad/r3)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka