Ketik disini

Giri Menang Headline

RAPBDP Lobar Dinilai Tak Pro Rakyat

Bagikan

GIRI MENANG-Warga miskin di Lombok Barat (Lobar) bisa semakin menderita. Sebab, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Lobar tahun anggaran 2017 semakin tidak pro terhadap rakyat miskin.

a�?Kami melihat, bahwa postur RAPBDP kurang sehat, tidak pro rakyat miskin,a�? kritik Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim, kemarin (31/7).

Dia beralasan, itu dapat dilihat dari anggaran belanja barang dan jasa yang lebih besar ketimbang anggaran belanja modal. Dimana nilai belanja barang dan jasa sebesar Rp 386,206 miliar, sedangkan belanja modal sebesar Rp 371,589 miliar lebih.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”86″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Seharusnya, eksekutif lebih memperbesar anggaran belanja modal karena menyentuh langsung ke masyarakat. a�?Ini yang belum bisa dijelaskan (eksekutif),a�? imbuhnya.

Memang dalam penjelasan eksekutif, kata dia, ada belanja barang dan jasa yang penyerahannya dalam bentuk barang ke masyarakat. Tetapi, legislatif menilai penerima manfaat barang lebih kepada kelompok bukan perseorangan.

a�?Beda halnya dengan belanja modal kan, seperti membangun infrastruktur irigasi dapat dirasakan bersama,a�? ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Di tengah kondisi tersebut, legislatif menilai pembelian alat combine dinilai tak menyentuh langsung buruh tani. Sementara buruh tani lah yang paling merasakan kemiskinan.

Menurutnya, kehadiran alat combine telah mematikan penyerapan tenaga kerja, lantaran tenaga manusia diganti dengan alat-alat pertanian. a�?Alat ini belum menyasar buruh tani meski yang dapat kelompok tani, tapi bisa tidak merata perolehannya bagi kelompok tani yang banyaknya sekitar 1.200 di Lobar ini,a�? paparnya.

Dalam pembahasan RAPBD itu, legislatif juga mempertanyakan program rumah tidak layak huni (RTLH). Sebab, terjadi penumpukan di satu wilayah. Tidak ada pemerataan. Meski secara data sudah sesuai by name by address, seharusnya ruang untuk melakukan perubahan data juga mesti dilakukan. a�?Jangan sampai sepenuhnya menerima data dari pemerintah pusat,a�? kata Sulhan.

Dalam kondisi postur RAPBD yang kurang sehat ini, legislatif menyayangkan ada pengajuan tambahan belanja pegawai sebanyak Rp 11 miliar lebih. Penambahan dapat dilakukan bila realisasi belanja pegawai di atas 50 persen. Sedangkan kondisinya, realisasi masih di bawah 50 persen.

Kepada eksekutif, legislatif juga meminta data-data SKPD mana saja yang lelet dalam menyerap anggaran. Untuk kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran. a�?Padahal ini sudah bulan ke tujuh, plus gaji ke-13 dan ke-14, tapi realisasi masih di bawah 50 persen, makanya kita minta data untuk dievaluasi,a�? tutupnya. (ewi/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka