Ketik disini

Headline Praya

Sengketa Lahan Poltekpar, Warga Tuntut Rp 150 Juta per Are

Bagikan

PRAYA-Sejumlah warga yang mengklaim lahan kampus Politeknik Pariwisata Lombok (Poltekpar) di Desa Puyung, Jonggat Lombok Tengah (Loteng) menuntut pembayaran lahan. Menurut mereka sesuai A�Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harganya sebesar Rp 150 juta per are. Luas lahan mencapai 41,53 hektare (ha).

a�?Prinsipnya, kami mendukung pembangunan Poltekpar ini. Tapi, klir kan dulu lahannya,a�? kata salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik lahan H Hermanto, kemarin (31/7) di lokasi pembangunan kampus Poltekpar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Jika tidak, ancam Hermanto warga tidak bisa menjamin keamanan dan kelancaran pembangunan yang dimaksud. Terlebih, warga merasa memiliki bukti dan alas hak hukum terhadap lahan tersebut. Salah satunya, dokumen hak guna pakai dan hak guna lahan. Menurut mereka yang dipegang provinsi A�hanya dokumen pinjam pakai saja.

Itu artinya, kata mantan Kepala Desa (kades) Puyung tersebut, warga berhak mengambil kembali lahan yang digunakan provinsi. a�?Untuk itulah, kami menawarkan NJOP. Kami pun siap tawar menawar,a�? ujar Hermanto.

Langkah tersebut, diakuinya bukan berarti ingin mencari keuntungan, pribadi. Melainkan, murni memperjuangkan hak atas kepemilikan lahan. a�?Tolong ini diperhatikan,a�? cetus HL Rama Sakir, pemilik lahan lainnya.

Ia menceritakan, asal muasal lahan yang dimaksud yaitu, saat orang tuanya atas nama Lalu Sabda, menjabat sebagai Kades Puyung pada tahun 1952 silam. Kala itu, lahan tersebut dimanfaatkan investor asal Belanda. Mereka pun berencana akan membangun Pabrik Gula Lombok (PGL), pada tahun 1960.

Bersama aparatur pemerintah desa dan daerah, lanjut Sakir warga pun sepakat menyerahkan lahannya. Para pemilik lahan tersebut yaitu, Amaq Ruasi dan Amaq Rahmat. Catatannya, jika PGL tidak dibangun selama 30 tahun, maka lahan ambil kembali.

A�a�?Kala itu, dibuatlah perjanjian pembangunan dari tahun 1962-1992,a�? bebernya.

Dalam perjalanannya, terang Sakir PGL justru tidak bisa terwujud. Alhasil, warga pun menggarap lahannya masing-masing. Disisi lain pemerintah menurunkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Surabaya, guna memanfaatkan lahan tersebut. Hanya saja, lagi-lagi tidak digarap maksimal.

PTPN pun, tambah Sakir gulung tikar. Para karyawan menuntut uang pesangon kala itu. Kemudian, provinsi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 730 juta. a�?Jangan kemudian, gara-gara uang sebesar itu, provinsi mengambil kesempatan merampas lahan kami,a�? sindirnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan sampai kapan pun, para keturunan dari pemilik lahan tersebut, tetap mempertahankan lahannya masing-masing. Bila perlu sampai titik darah penghabisan. a�?Mereka yang pernah menghadap ke provinsi beberapa hari lalu, itu bukan pemilik lahan,a�? beber Sakir.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka